Manyala.co – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti masalah serius dalam sistem hukum Indonesia: banyak kasus hukum mendadak mandek ketika menyentuh kalangan elit.
Menurut Mahfud, proses penegakan hukum yang awalnya mendapat dukungan publik, sering kehilangan taji saat berhadapan dengan dua entitas besar—oligarki dan pejabat koalisi pemerintahan.
“Setelah menyangkut dua entitas, penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu belok arah, jadi tidak jadi. Entitasnya apa? Menyangkut oligarki dan petinggi koalisi,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (16/4/2025).
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Mahfud menjelaskan bahwa banyak kasus hanya berhenti di aktor kecil yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum tidak menyentuh aktor yang lebih besar di balik layar.
“Kalau sudah telanjur ditersangkakan, ya diteruskan. Tapi jangan naik ke atas. Kalau naik, bisa kena si ini, bisa kena si itu,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto terlihat berupaya menyelesaikan beberapa kasus, kenyataannya hukum masih tumpul ke atas.
Contoh Kasus Tom Lembong
Salah satu kasus yang disorot Mahfud adalah dugaan korupsi impor gula yang menyeret mantan Mendag Thomas Lembong. Surat perintah penyidikan sebenarnya mencakup periode 2015 hingga 2023.
Namun, yang diproses hanya tahun 2015–2016, masa saat Tom menjabat. Menteri-menteri setelahnya—seperti Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan—tidak tersentuh proses hukum, padahal kebijakan impor masih berlanjut di masa mereka.
“Periode Tom hanya 9 bulan. Yang setelahnya sampai 2023 lebih panjang, mungkin lebih besar (kasusnya). Tapi mereka tidak ikut tersentuh,” ucap Mahfud.
Kasus Pertamina Juga Jadi Sorotan
Hal serupa juga terjadi pada kasus dugaan korupsi pengoplosan minyak di Pertamina. Menurut Kejaksaan Agung, praktik itu terjadi sejak 2018 hingga 2023. Tapi yang diproses hanya pelaku di tahun 2023.
“Yang ditangkap hanya 9 orang di tahun 2023. Yang sebelumnya bagaimana? Kenapa hanya di ujung akhirnya?” tanya Mahfud.
Hukum Tak Boleh Takut
Mahfud menyimpulkan bahwa banyak kasus hukum berhenti karena jika ditelusuri lebih dalam, bisa menyentuh kalangan berpengaruh—baik oligarki maupun pejabat tinggi.
“Kalau maju ke depan, bisa kena oligarki. Kalau mundur ke belakang, bisa kena pejabat ini dan itu,” tegasnya.
