Skandal Pemilihan Ketua KORMI Sulsel: Dugaan Kecurangan dan Usaha Mempertahankan Kekuasaan
Manyala.co – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sulawesi Selatan tengah dilanda kontroversi menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov). Sejumlah Induk Organisasi Olahraga Masyarakat (Inorga) mengungkapkan kekecewaannya terkait dugaan kecurangan dalam proses pemilihan Ketua KORMI. Berbagai kejanggalan yang terungkap semakin memperkuat dugaan adanya upaya manipulasi dalam pemilihan ini.
TPP Dibentuk Tanpa Rapat Anggota
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Seharusnya, TPP dibentuk melalui Rapat Anggota sebagai forum tertinggi organisasi. Namun, TPP justru ditunjuk secara sepihak, yang dianggap melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KORMI. Keputusan ini menimbulkan kecurigaan adanya manuver kekuasaan dalam tubuh KORMI.
Perubahan Aturan di Tengah Jalan
Pedoman pencalonan yang diterbitkan oleh TPP juga dinilai bermasalah. Aturan yang mengharuskan calon Ketua memiliki pengalaman sebagai pengurus KORMI, tiba-tiba diubah. Perubahan ini diduga sengaja dilakukan untuk meloloskan calon tertentu yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria tersebut.
Manipulasi dalam Penghitungan Suara?
Jumlah Inorga yang terdaftar sebagai anggota penuh juga menjadi perhatian. Dari 27 Inorga yang tercatat, tiba-tiba hanya 26 yang diakui tanpa penjelasan resmi. Hal ini memicu spekulasi bahwa ada pengurangan suara yang bertujuan untuk melemahkan pihak oposisi.
Surat Dukungan yang Mencurigakan
Keanehan lain muncul pada surat dukungan yang disahkan oleh TPP. Tanggal surat tersebut lebih awal dari tanggal rilis pedoman pencalonan. Andi Rangga, salah satu pengurus Inorga, mempertanyakan keabsahan surat dukungan tersebut. “Bagaimana mungkin memberi dukungan sebelum mengetahui aturannya?” ujarnya.
Intervensi Langsung dari Pengurus KORMI?
Puncak kontroversi ini adalah dugaan intervensi langsung dari pengurus aktif, termasuk Sekretaris Umum dan Wakil Ketua KORMI Sulsel yang juga mencalonkan diri. Keterlibatan mereka dianggap mencederai independensi TPP dan membuka celah untuk konflik kepentingan.
Gelombang protes semakin meluas, dengan sejumlah Inorga yang menyuarakan penolakan secara terbuka. Mereka mendesak agar KORMI Nasional turun tangan untuk memastikan proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan.
“Jangan biarkan demokrasi di tubuh KORMI tercoreng oleh ambisi segelintir orang,” tegas Haris Malewa, perwakilan Inorga yang turut menyuarakan protes.
