Manyala.co – Pemerintah Indonesia meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan inklusif dan merata, dalam sebuah acara nasional yang digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.
Peresmian tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam memperkuat peran pendidikan sebagai instrumen pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, institusi, serta elemen bangsa yang terlibat dalam realisasi program tersebut. Pemerintah menilai pendirian Sekolah Rakyat sebagai terobosan kebijakan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan berkelanjutan.
Presiden menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut pemerintah, akses pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing bangsa di tengah tantangan ekonomi dan sosial.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan formal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi pusat pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan kondisi sosial setempat.
Data pemerintah menunjukkan bahwa 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan tersebar merata di seluruh provinsi, mencerminkan pendekatan nasional yang terintegrasi. Hingga Senin, belum dirinci kapasitas daya tampung siswa maupun anggaran operasional masing-masing sekolah, dan pemerintah menyatakan informasi lanjutan akan disampaikan secara bertahap.
Acara peresmian tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto, para menteri Kabinet Merah Putih, perwakilan kepala daerah, pendamping Sekolah Rakyat, serta undangan dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
Kehadiran unsur TNI dan Polri dalam acara tersebut mencerminkan dukungan lintas institusi terhadap agenda pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah menilai kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program pendidikan nasional.
Pendirian Sekolah Rakyat juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, terutama wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidik.
Hingga Senin sore, belum ada keterangan resmi mengenai evaluasi jangka panjang maupun target lanjutan pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
