Manyala.co – Sebuah insiden berdarah pecah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam, 23 Juli 2025, ketika dua organisasi masyarakat Islam, yakni Front Pembela Islam (FPI) dan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS), terlibat dalam bentrokan sengit yang menyebabkan lima orang mengalami luka-luka, termasuk satu anggota kepolisian.
Kericuhan tersebut dipicu oleh aksi penolakan dari pihak PWI LS terhadap penyelenggaraan tabligh akbar oleh FPI yang rencananya menghadirkan Habib Rizieq Shihab sebagai penceramah utama. Menurut PWI LS, kehadiran Rizieq Shihab dalam agenda keagamaan itu dinilai sarat dengan pesan-pesan intoleran dan dianggap bisa memicu polarisasi sosial berbasis keagamaan.
Kekhawatiran tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan nyata, ketika sejumlah anggota PWI LS melakukan upaya pembubaran secara langsung di lokasi tabligh akbar. Sayangnya, tensi yang tinggi berubah menjadi kekerasan terbuka dan berujung bentrokan fisik antara kedua kubu. Aparat yang berusaha meredam situasi juga turut menjadi korban dalam insiden tersebut.
Lantas, siapakah sebenarnya ormas PWI LS yang disebut-sebut sebagai pemicu bentrokan tersebut?
PWI LS merupakan singkatan dari Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah, sebuah organisasi Islam yang tumbuh di tengah komunitas Nahdliyin namun tidak secara resmi berada di bawah struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kehadiran PWI LS muncul sebagai respons atas meningkatnya pengaruh tokoh-tokoh keturunan Arab, khususnya dari trah Ba’Alawi, yang dinilai sebagian kelompok telah menyimpang dari nilai-nilai Islam Nusantara dan semangat kebangsaan.
Organisasi ini dibentuk oleh sekelompok tokoh keagamaan dari kalangan Nahdliyin yang memiliki keprihatinan terhadap dominasi narasi keislaman yang mereka anggap tidak selaras dengan tradisi lokal serta nilai-nilai Pancasila. Salah satu misi utama PWI LS adalah menjaga dan menghidupkan kembali warisan dakwah Walisongo sebagai fondasi utama Islam di Nusantara. Mereka juga menegaskan posisi ideologisnya sebagai penyeimbang terhadap kelompok-kelompok yang dianggap anti-nasionalis dan tidak sejalan dengan konsensus kebangsaan seperti UUD 1945 dan Pancasila.
Dalam struktur organisasinya, PWI LS dipimpin oleh KH Abbas Billy Yachsy, pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, yang terpilih sebagai Ketua Umum dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) perdana mereka pada 7–8 Maret 2025 di Bekasi. Dalam pernyataan publiknya saat itu, Abbas secara eksplisit menyatakan penolakannya terhadap klaim nasab keturunan Rasulullah SAW yang kerap digunakan oleh kelompok Ba’Alawi sebagai legitimasi keagamaan dan sosial.
“Kami tegas menyatakan bahwa secara ilmiah, klaim tersebut tidak tersambung secara sahih kepada Rasulullah SAW. Maka kami tidak mengakui otoritas berbasis nasab tersebut,” ujar Abbas dalam pidato penutup Mukernas.
Meskipun tidak diakui secara formal sebagai bagian dari NU, PWI LS telah tumbuh menjadi kekuatan sosial yang cukup besar. Organisasi ini sudah memiliki jaringan kepengurusan dan kaderisasi yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, serta mulai membangun basis di beberapa wilayah lain di Indonesia.
PWI LS juga mengusung visi yang luas dan kompleks, mencakup lima poin utama: revitalisasi nilai moral dan tradisi lokal, penguatan dakwah berbasis kasih sayang, pembangunan mental-spiritual masyarakat, pemberdayaan potensi dasar umat, serta penguatan kemandirian komunitas. Misi mereka meliputi internalisasi ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) dan nilai-nilai Walisongo ke dalam berbagai aspek kehidupan, peneguhan semangat gotong royong, pembangunan struktur organisasi yang disiplin, serta pengembangan kemampuan kader berbasis profesi dan potensi bisnis.
Lebih jauh lagi, PWI LS juga menargetkan kemandirian dalam hal ekonomi dan spiritual. Mereka berupaya membangun ekosistem bisnis antar kader dengan menjalin kemitraan bersama para pemangku kepentingan (stakeholder), dengan harapan dapat membentuk masyarakat yang religius, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Kendati visinya tampak ideal dan mengakar pada nilai-nilai tradisi Islam Nusantara, bentrokan dengan FPI menunjukkan bahwa dinamika ormas Islam di Indonesia masih rawan gesekan. Terutama ketika perbedaan ideologi dan interpretasi agama bersinggungan langsung di ranah publik.
Pihak Kepolisian Resor Pemalang menyatakan bahwa saat ini penyelidikan atas insiden kekerasan tersebut tengah berlangsung, dan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti memicu kerusuhan. Aparat juga tengah memetakan kembali potensi konflik horizontal antarormas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Bentrok ini menjadi cerminan bahwa di balik wajah moderasi beragama yang digaungkan, masih ada ketegangan laten yang belum sepenuhnya terurai. Persoalan siapa yang paling berhak berbicara atas nama Islam dan siapa yang layak menyandang otoritas moral menjadi perdebatan yang bukan hanya teologis, tetapi juga politis dan sosial.
