Manyala.co – Pemerintah terus mendorong narasi bahwa cadangan gas bumi di Indonesia dapat berperan sebagai jembatan dalam proses peralihan dari energi fosil, seperti batubara dan minyak, menuju penggunaan energi terbarukan. Langkah ini disebut sebagai strategi transisi energi yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang lebih kotor, sembari menunggu kesiapan penuh infrastruktur energi hijau.
Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai bahwa gas bumi bukanlah solusi bebas risiko. Dalam diskusi media yang diadakan Yayasan Indonesia Cerah pada Jumat (8/8/2025) di Jakarta, Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa penggunaan gas bumi memiliki dampak signifikan terhadap krisis iklim dan bahkan berpotensi menimbulkan beban fiskal di masa depan.
Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, menjelaskan bahwa gas alam atau natural gas memiliki potensi penangkapan panas yang jauh lebih tinggi dibandingkan batubara. Komponen utama gas alam adalah metana, yang mencakup sekitar 95 persen dari kandungan gas tersebut. Menurutnya, anggapan bahwa gas bumi lebih ramah lingkungan dibanding batubara tidak sepenuhnya benar.
“Metana 80 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam hal menahan panas di atmosfer, dan ini jelas menjadi ancaman besar bagi iklim. Gas metana menyumbang hampir sepertiga atau sekitar 30 persen penyebab pemanasan global, berada di posisi kedua setelah karbon dioksida,” ungkap Adila. Ia menambahkan bahwa metana bisa diibaratkan sebagai ‘bom waktu’ yang sewaktu-waktu dapat memperburuk situasi krisis iklim jika tidak dikendalikan.
Pernyataan ini menyoroti dilema yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lainnya: di satu sisi, gas bumi dianggap sebagai energi transisi yang lebih bersih daripada batubara; di sisi lain, dampak emisi metana yang dihasilkannya tidak bisa diabaikan. Jika transisi energi tidak dirancang dengan matang, potensi manfaat penggunaan gas bumi bisa tertutupi oleh risiko lingkungan yang ditimbulkannya.
Para pemerhati lingkungan mendorong agar pemerintah tidak terjebak pada solusi jangka pendek yang justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil. Transisi yang mulus, menurut mereka, seharusnya langsung mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi bersih, sembari memastikan kebijakan yang dibuat tidak menciptakan masalah baru bagi generasi mendatang.
