Manyala.co – Penolakan terhadap wacana pengurangan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) terus mengemuka. Gelombang aspirasi ini datang dari berbagai komunitas aktif di wilayah Jabodetabek, seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Cibinong, yang merasa sistem komisi yang berjalan saat ini justru memberikan keseimbangan antara kepentingan aplikator dan pengemudi di lapangan.
Keprihatinan mereka bukan sekadar soal nominal potongan, melainkan lebih kepada dampak sistemik yang mungkin terjadi bila skema tersebut diubah tanpa perhitungan matang. Ketakutan akan penurunan layanan, berkurangnya promosi pelanggan, hingga potensi anjloknya volume order menjadi isu yang mereka soroti secara serius.
Stabilitas Sistem Lebih Utama daripada Penurunan Komisi
Menurut Heri Dinata, Ketua Relawan Driver Grab Bogor, pemotongan komisi sebesar 20 persen sebenarnya telah memberikan ruang bagi mitra pengemudi untuk tetap bisa bekerja dengan rasa aman dan sistem yang stabil. Ia mencontohkan bagaimana potongan tersebut diinvestasikan kembali oleh aplikator dalam bentuk asuransi kecelakaan, layanan bantuan 24 jam, promo pelanggan, dan stabilitas aliran order.
“Kami masih bisa bekerja dengan tenang karena sistem ini memungkinkan kami menikmati berbagai fasilitas. Dari GrabBenefits misalnya, kami dapat diskon layanan kesehatan, perawatan motor, hingga kebutuhan sehari-hari. Potongan 20 persen ini bukan sekadar beban, tapi kembali ke kami dalam bentuk nyata,” ujar Heri.
Pandangan ini diamini oleh Didik Ari Wibowo dari komunitas ADGI Tangerang. Ia menyatakan bahwa banyak pengemudi aktif tidak hanya melihat angka potongan semata, tetapi lebih menilai apakah sistem secara keseluruhan mampu mendukung keberlangsungan pekerjaan mereka.
“Kami tidak ingin ada perubahan yang justru membuat aplikator tidak bisa mempertahankan promo atau insentif. Kalau potongan terlalu kecil, siapa yang menjamin sistem tetap berjalan baik?” kata Didik.
Perempuan Driver Juga Angkat Suara: Kami Butuh Rasa Aman, Bukan Sekadar Potongan Rendah
Aspirasi serupa datang dari kelompok pengemudi perempuan. Komunitas Ladies Online Cibinong, yang menaungi para ojol wanita di kawasan Bogor, turut menyuarakan penolakan terhadap wacana pemotongan komisi menjadi 10 persen. Suryani, ketua komunitas tersebut, menegaskan bahwa keamanan dan kesinambungan sistem menjadi hal utama bagi pengemudi perempuan yang setiap hari turun ke jalan.
“Bagi kami, perempuan yang bekerja di jalanan, kestabilan platform sangat penting. Potongan 20 persen kami anggap wajar karena sebanding dengan perlindungan serta fitur keamanan yang disediakan aplikasi. Kami takut jika sistem berubah, order bisa berkurang dan kami kehilangan penghasilan,” tegas Suryani.
Ia juga menyoroti pentingnya inklusi suara para driver aktif dalam setiap proses perumusan kebijakan. Menurutnya, terlalu banyak wacana yang muncul dari tokoh-tokoh yang tak lagi aktif sebagai mitra.
“Kami harap pemerintah mendengar suara dari mereka yang benar-benar masih narik, bukan dari yang sudah pensiun tapi masih bicara seolah tahu situasi lapangan. Dampak kebijakan itu kami yang rasakan langsung,” tambahnya.
Peringatan Terhadap Potensi Ketidakseimbangan Sistem
Sementara itu, Ketua KBGB Border Town Depok, Heru Widigdo, mengingatkan bahwa stabilitas pendapatan pengemudi selama ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan promo dan insentif pelanggan, yang dananya berasal dari sistem komisi saat ini.
Menurut Heru, jika komisi dikurangi menjadi 10 persen, kemampuan aplikator untuk menjaga ekosistem tersebut bisa terganggu. “Kalau promonya hilang, pelanggan bisa berkurang. Kalau pelanggan turun, order juga berkurang. Ujungnya, kami yang dirugikan,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak perubahan, melainkan menginginkan perubahan yang berdasar dan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan para mitra.
Desakan kepada Pemerintah agar Tidak Tergesa Mengambil Keputusan
Empat komunitas ojol aktif ini kemudian menyerukan pesan kolektif kepada Kementerian Perhubungan agar lebih membuka ruang dialog dengan mitra aktif sebelum mengubah kebijakan apapun terkait sistem komisi. Mereka berharap pemerintah tidak mudah terpengaruh oleh desakan kelompok tertentu yang tidak mewakili mayoritas suara di lapangan.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin bisa terus bekerja dalam sistem yang kami percaya dan andalkan untuk mencari nafkah. Skema komisi 20 persen bukan bentuk penindasan, tapi kompromi yang selama ini terbukti berjalan baik,” demikian pernyataan mereka dalam pesan bersama.
Pemerintah pun diharapkan tidak sekadar mendengarkan satu pihak, tetapi benar-benar memperhatikan realita yang terjadi di lapangan—di mana para pengemudi aktif terus berjuang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan kenyamanan konsumen.
Langkah Selanjutnya: Harapan Akan Dialog yang Inklusif
Ketika Kementerian Perhubungan mengkaji kembali skema tarif dan komisi, komunitas-komunitas pengemudi aktif berharap mereka dilibatkan sebagai narasumber utama, bukan hanya menjadi penonton kebijakan. Mereka percaya bahwa sistem transportasi online hanya bisa bertahan jika semua pihak—baik aplikator, pemerintah, maupun driver—berjalan dalam satu visi yang sama.
Dalam berbagai kesempatan, para pengemudi menyuarakan bahwa mereka tidak alergi terhadap perubahan, namun perubahan tersebut harus dilakukan secara transparan, berdasar pada data lapangan, dan tidak mengorbankan kesejahteraan pihak-pihak yang paling terdampak.
Kini, bola ada di tangan regulator. Apakah suara-suara dari jalanan ini akan didengar? Ataukah kebijakan justru akan disusun dalam ruang tertutup, tanpa mempertimbangkan realita para pengemudi yang menjadi tulang punggung industri transportasi online di Indonesia?
