Manyala.co – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk kirim anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tak melanggar HAM.
Menurutnya, jika program itu dianggap berjalan dengan baik, Natalius Pigai mengusulkan agar kebijakan ini bisa diterapkan secara masif di seluruh Indonesia.
“Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/5/2025).
“Ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional,” tambahnya.
Ia juga menyatakan jika kebijakan Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM.
“Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” pungkasnya. (Istimewa)
