Manyala.co – Kontroversi terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali memasuki fase baru. Kali ini, isu tersebut hadir dalam bentuk sebuah buku yang ditulis oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, bersama dua rekannya, Rismon Sianipar serta Tiffauzia Tiyassuma. Buku tersebut diberi judul Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan.
Roy memperkenalkan buku setebal hampir 700 halaman ini dalam acara soft-launching di University Club (UC) Coffee Shop, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/8/2025). Ia menyebut penerbitan buku tersebut sebagai “hadiah” untuk peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia.
Menurut Roy, buku itu bukan sekadar catatan biasa, melainkan sebuah hasil kolaborasi ilmiah yang berupaya mengurai persoalan ijazah sarjana milik Jokowi dari sisi digital forensik, analisis dokumen, hingga pendekatan neuropolitika.
Latar Belakang Munculnya Isu
Di bagian awal, penulis menggambarkan kembali momen yang dianggap menjadi pemicu keraguan masyarakat. Isu tersebut bermula sejak 2013 dalam sebuah acara dialog yang dipandu Rosiana Silalahi, menghadirkan tokoh-tokoh seperti Mahfud MD, mendiang Buya Syafii Maarif, serta Jokowi sendiri. Dalam forum tersebut, muncul pernyataan Jokowi terkait Indeks Prestasi (IP) kuliahnya.
“Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah, Jokowi saat itu menyebut IP saya 2. Dua saja tidak ada. Dari situ orang mulai kritis dan mempertanyakan,” jelas Roy dalam acara peluncuran.
Buku ini juga mengulas perjalanan sejumlah tokoh yang pernah bersuara kritis terkait ijazah Jokowi, di antaranya Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja, yang justru berakhir menghadapi proses hukum.
Kajian dan Temuan yang Dimuat
Roy cs menuliskan pengalaman mereka saat mendatangi Fakultas Kehutanan UGM pada April 2025 untuk meneliti salinan skripsi Jokowi. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah Error Level Analysis (ELA) guna menelusuri kemungkinan manipulasi pada dokumen ijazah.
Rismon, yang berperan sebagai analis digital forensik, turut menambahkan hasil pemeriksaannya melalui metode analisis spektrum warna. Ia menyoroti detail teknis seperti stempel pada ijazah Jokowi. Sementara itu, Tiffauzia Tiyassuma memberikan perspektif berbeda melalui kajian behavioral neuroscience yang dikaitkan dengan perilaku politik Jokowi selama menjabat.
Kesimpulan yang mereka cantumkan cukup kontroversial. Roy menyebut skripsi Jokowi diduga 99,9 persen palsu, sehingga kecil kemungkinan ijazah yang dikeluarkan dapat dinyatakan asli.
Cetak Perdana dan Rencana Distribusi
Buku Jokowi’s White Paper dicetak dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Cetakan pertama akan diproduksi sebanyak 5.000 eksemplar dan juga disediakan dalam format e-book. Melalui dukungan Forum Diaspora Indonesia (FDI), buku ini rencananya akan disebarkan hingga ke 25 negara.
Grand launching resmi akan dilaksanakan di Jakarta pada 27 Agustus 2025. Roy berharap buku ini bisa menjadi rujukan akademis sekaligus populer, karena gaya penulisannya diklaim menggunakan bahasa teknis yang disesuaikan dengan pembaca umum.
Dalam pernyataannya, Roy mengaku memiliki alasan pribadi mengapa dirinya dan kedua rekannya bersikeras menerbitkan buku ini. Ia menilai sebagai alumni UGM, sudah seharusnya mereka menjaga nama baik almamater.
“Kami bertiga adalah lulusan UGM. S1, S2 semuanya dari kampus ini. Jangan sampai institusi sebesar UGM tercoreng oleh isu ini. Itu sebabnya buku ini kami beri judul Jokowi’s White Paper,” ujar Roy dengan nada emosional.
Ia menambahkan bahwa meskipun penuh dengan analisis teknis, buku tersebut tetap dirancang agar bisa dibaca dengan mudah oleh masyarakat luas. “Kami ingin menjadikannya sebagai popular science, mudah dipahami tapi tetap punya dasar ilmiah,” tambahnya.
Dengan peluncuran buku ini, polemik lama mengenai ijazah Presiden Joko Widodo tampaknya akan kembali menjadi perbincangan hangat, baik di ruang akademik, politik, maupun publik. Namun, di sisi lain, langkah Roy Suryo dan timnya menuangkan penelitian mereka dalam bentuk buku juga menandai bagaimana isu sensitif ini terus menjadi bagian dari wacana politik Indonesia menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan.
