Manyala.co – Hari ini, Selasa 20 Mei 2025, ribuan pengemudi ojek online (ojol) turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi nasional. Mereka menyuarakan protes terhadap kebijakan aplikator yang dianggap menyimpang dari aturan dan merugikan mitra pengemudi. Aksi ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia dan dilakukan serentak di beberapa kota besar, termasuk Jakarta dan Surabaya.
Di Ibu Kota, massa pengemudi akan memusatkan aksinya di tiga lokasi strategis: Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan kompleks parlemen DPR/MPR RI. Aksi serupa juga digelar di Jawa Timur oleh kelompok Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) dengan titik kumpul di depan Mall Cito Bundaran Waru.
Inilah Lima Tuntutan Utama Para Pengemudi Ojol:
- Potongan biaya aplikasi harus diturunkan secara mutlak menjadi hanya 10 persen.
- Tarif layanan pengantaran penumpang harus dinaikkan agar lebih layak.
- Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi resmi untuk pengantaran makanan dan barang.
- Harus ada kejelasan mengenai tarif bersih yang diterima oleh mitra pengemudi.
- Mendesak pemerintah segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Transportasi Online Nasional.
Menurut perwakilan Frontal Jatim, Samuel Grand, sebanyak 6.000 pengemudi dari Surabaya dan Sidoarjo ikut serta dalam aksi hari ini. Ia mengatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan puncak dari ketidakpuasan terhadap aplikator yang kerap menaikkan potongan dan menerapkan skema tarif yang tidak adil.
Ojol Lakukan Off-Bid Massal, Aktivitas Layanan Terganggu
Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengonfirmasi bahwa selama aksi berlangsung, seluruh pengemudi yang tergabung dalam gerakan ini akan melakukan off-bid atau tidak mengaktifkan aplikasi. Artinya, tidak ada layanan pengantaran penumpang, makanan, maupun barang yang bisa diakses dari aplikasi ojol hari ini.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena dampak dari aksi ini diperkirakan cukup besar, terutama di wilayah Jabodetabek, yang bisa mengalami lumpuhnya layanan dan peningkatan kemacetan lalu lintas.
“Selama 20 Mei 2025, kami prediksi sebagian besar pemesanan layanan akan terhenti karena aplikasi tidak akan aktif,” kata Igun.
Mengapa Demo Ini Digelar?
Menurut Igun, demonstrasi ini adalah bentuk respons atas pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan aplikasi. Ia menyoroti pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KP No.1001 Tahun 2022 yang mengatur batas maksimal potongan aplikasi sebesar 15 persen dan tambahan 5 persen untuk program kesejahteraan mitra. Namun faktanya, banyak aplikator menetapkan potongan yang jauh lebih tinggi.
Igun mengatakan bahwa selama ini pengemudi telah menyampaikan aspirasi dan protes secara damai, tetapi tidak mendapatkan tanggapan memadai dari pihak aplikator maupun pemerintah. Karena itu, aksi turun ke jalan dipilih sebagai upaya terakhir agar suara mereka didengar.
Respons dari Grab, Gojek, dan Maxim
Meski aksi demo berlangsung hari ini, sejumlah perusahaan penyedia layanan ojol menyatakan operasional tetap berjalan seperti biasa. Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy, memastikan bahwa layanan Grab tidak akan terganggu. Ia juga meminta pengguna untuk merencanakan perjalanan lebih awal guna menghindari kemacetan di titik-titik unjuk rasa.
Sementara itu, Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjaga komunikasi terbuka dengan mitra pengemudi agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik tanpa harus mengganggu kegiatan ekonomi.
Maxim melalui perwakilannya, Muhammad Rafi Assagaf, juga meminta mitra pengemudi untuk tetap menjalankan operasional dan mengimbau mereka menyampaikan keluhan langsung ke kantor Maxim.
Sebagian Komunitas Memilih Tidak Ikut Aksi
Tidak semua komunitas pengemudi mendukung aksi ini. Beberapa memilih tetap aktif demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satunya adalah Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ) dan Keluarga Gojek Merah Putih (KGMP). Kedua kelompok ini menilai bahwa demo bukanlah cara paling tepat dan berharap penyelesaian bisa dilakukan lewat dialog dan pendekatan langsung.
Aksi hari ini menunjukkan betapa mendesaknya isu kesejahteraan pengemudi dalam ekosistem transportasi daring. Harapannya, suara yang disuarakan di jalan bisa direspons secara serius oleh pemerintah dan aplikator agar tercipta sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.
