Manyala.co – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menuai respons beragam dari para pemangku kepentingan. Di satu sisi, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa pelaksanaan haji tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain, sejumlah anggota Tim cPR menyampaikan kekecewaan mereka atas berbagai persoalan teknis yang dialami jemaah di lapangan.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara, Minggu, 8 Juni 2025, Menteri Agama menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, termasuk fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
“Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dilihat dari segi fasilitas yang disiapkan oleh Saudi Arabia, termasuk kemah dan juga air. Lalu, jumlah kematian berkurang karena bertambah rumah sakit dan klinik-klinik di beberapa tempat,” ujar Nasaruddin.
Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam membantu jemaah haji Indonesia. Dukungan dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Haji (BP Haji), serta Kementerian Kesehatan disebutnya sangat vital dalam memastikan kelancaran proses ibadah. Tak ketinggalan, ia juga memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawas Haji DPR yang dinilai turut berkontribusi melalui berbagai masukan yang diberikan.
Namun, penilaian berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang juga menjadi bagian dari Tim Pengawas Haji (Timwas). Dalam keterangannya kepada media pada Sabtu, 7 Juni 2025, ia menyatakan kekecewaan terhadap pelaksanaan ibadah haji yang menurutnya tidak sesuai dengan perencanaan awal yang disampaikan oleh Kementerian Agama.
“Pertama, tentu kami sangat menyayangkan. Manajemen pelaksanaan haji yang sebelumnya sudah disampaikan secara meyakinkan oleh Menteri Agama, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ungkap Lalu.
Ia menceritakan bahwa beberapa hari sebelum puncak ibadah wukuf di Arafah, dirinya bersama anggota tim lainnya mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan kesiapan teknis secara mendetail. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik.
Menurut Lalu, banyak jemaah yang mengalami kesulitan akibat keterlambatan transportasi. Beberapa bahkan tidak mendapatkan tenda di Arafah, kondisi yang menurutnya cukup memprihatinkan.
“Kami sebenarnya berharap ini menjadi pelaksanaan haji yang lebih baik, apalagi ini haji terakhir yang sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Agama. Tapi kenyataannya justru sebaliknya,” katanya.
Ia menambahkan, permasalahan yang timbul bukan hanya bersumber dari pihak Indonesia, namun juga berkaitan dengan kebijakan baru dari otoritas Arab Saudi yang turut mempengaruhi kelancaran ibadah haji tahun ini.
Dengan adanya pandangan yang saling bertolak belakang ini, pelaksanaan Haji 2025 menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan, terutama dalam sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Harapan publik kini tertuju pada bagaimana evaluasi dan pembelajaran dari tahun ini dapat diolah untuk perbaikan ke depan, demi memberikan pengalaman ibadah yang aman dan nyaman bagi para calon jemaah haji Indonesia.
