Manyala.co – Ketegangan politik dan sektarian kembali membara di kawasan selatan Suriah, ketika pecahnya konflik antara komunitas minoritas Druze dan kelompok Badui Sunni berubah menjadi konfrontasi yang menewaskan ratusan orang. Insiden ini dipicu oleh penculikan seorang pedagang Druze pada 13 Juli 2025 di kota Suweida, yang menjadi titik awal meledaknya kekerasan yang belum terlihat sejak bulan Mei lalu. Pertikaian yang semakin memburuk ini bahkan memicu intervensi militer dari Israel yang menyerang wilayah Suriah pada 15 dan 16 Juli.
Wilayah Suweida yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze menjadi saksi eskalasi konflik yang terjadi selama beberapa hari. Bentrokan yang berawal dari aksi penculikan itu kemudian menyebar menjadi bentrokan bersenjata yang mengakibatkan sekitar 350 orang tewas, berdasarkan laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR). Organisasi ini juga mengklaim bahwa beberapa insiden eksekusi terhadap warga Druze dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah, menambah ketegangan yang telah memuncak.
Ketika kekerasan terus meningkat, Israel turun tangan dengan melakukan serangan udara terhadap pasukan pro-pemerintah Suriah yang dituding terlibat dalam kekerasan terhadap kelompok Druze. Serangan pertama diluncurkan pada 15 Juli di Suweida dan menargetkan konvoi militer serta kendaraan tempur, diikuti serangan lanjutan keesokan harinya yang menyasar markas besar militer di Damaskus dan bahkan Kementerian Pertahanan Suriah. Israel menegaskan bahwa langkah ini merupakan peringatan keras terhadap rezim baru Suriah yang dianggap membahayakan minoritas di wilayah perbatasan.
Dalam pernyataan di media sosial, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menuliskan bahwa “peringatan telah berakhir” dan bahwa “pukulan berat akan datang,” menandakan bahwa Israel siap mengambil langkah militer yang lebih agresif jika ancaman terhadap komunitas Druze terus berlanjut. Langkah ini mempertegas sikap Israel yang dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif menjalin komunikasi dengan kelompok minoritas di sekitar perbatasannya, seperti Kurdi, Alawi, dan Druze.
Druze sendiri merupakan kelompok etno-religius yang unik, dengan akar kepercayaan yang berakar pada Syiah namun berkembang menjadi sekte tersendiri. Di Suriah, komunitas ini mencakup sekitar 3% dari populasi dan sebagian besar menetap di selatan. Mereka dikenal memiliki posisi politis yang kompleks, tidak sepenuhnya berpihak pada pemerintah maupun kelompok oposisi. Sejak tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, Druze semakin menunjukkan sikap menolak intervensi militer dari pemerintah pusat dan membentuk milisi lokal sebagai alat pertahanan.
Di Israel, komunitas Druze memiliki peran yang relatif berbeda. Mereka dianggap sebagai warga negara yang loyal, dengan banyak dari mereka menjalani dinas militer. Menurut Biro Statistik Israel, ada sekitar 152.000 warga Druze yang tinggal di Israel dan Dataran Tinggi Golan, yang menjadi salah satu titik panas dalam konflik terbaru ini. Hal ini menjadikan Israel merasa berkepentingan untuk membela kelompok tersebut di Suriah dan sekitarnya.
Namun demikian, niat Israel tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Beberapa tokoh Druze di Suriah dan Lebanon menuduh Israel memperalat konflik sektarian untuk agenda geopolitik yang lebih luas. Mereka mencurigai bahwa bantuan militer atau diplomatik Israel hanya bertujuan memperluas pengaruhnya di wilayah yang rapuh secara politik dan sosial pasca-perang saudara.
Di panggung internasional, respons terhadap serangan Israel cukup bervariasi. Beberapa negara Arab seperti Lebanon, Yordania, Irak, Mesir, Kuwait, dan Qatar secara resmi mengecam apa yang mereka sebut sebagai “serangan terang-terangan” terhadap kedaulatan Suriah. Iran, sekutu lama Suriah, menyebut serangan itu sebagai “langkah mudah ditebak” yang mengancam stabilitas kawasan. Turki, yang memiliki kepentingan besar di Suriah pasca-Assad, menggambarkan langkah Israel sebagai sabotase terhadap proses perdamaian.
Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kekerasan di Suriah. Pada 16 Juli, Rubio mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan langkah-langkah diplomatik untuk mendorong penghentian kekerasan, meskipun belum ada kejelasan tentang apakah AS akan mendukung langkah Israel secara terbuka atau mengambil posisi netral dalam konflik ini.
Kondisi Suriah pasca-kejatuhan Bashar al-Assad pada akhir tahun 2024 masih jauh dari stabil. Presiden baru, Ahmed al-Sharaa, berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan dan menggalang dukungan dari berbagai faksi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fragmentasi sektarian masih sangat dalam. Pemerintahan yang baru, yang cenderung beraliran Islamis, masih kesulitan membangun kembali kepercayaan dari kelompok minoritas seperti Druze dan Alawi.
Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan yang terjadi di Suweida dan Damaskus juga menghidupkan kembali kekhawatiran akan pecahnya konflik horizontal yang lebih luas, seperti yang pernah terjadi di awal-awal perang saudara Suriah. Bagi komunitas Druze, trauma atas pengkhianatan dan pembantaian di masa lalu membuat mereka semakin tidak percaya terhadap struktur negara yang ada.
Israel sendiri sepertinya akan terus memantau dan terlibat aktif di wilayah tersebut, terutama jika ancaman terhadap komunitas minoritas berlanjut. Langkah Israel menyerang markas militer dan kementerian pertahanan Suriah bukan sekadar simbol peringatan, tapi sinyal bahwa mereka tidak ragu menggunakan kekuatan militer untuk memproyeksikan pengaruhnya di wilayah yang dianggap rawan.
Apakah konflik ini akan menjadi pemantik ketegangan regional yang lebih luas masih harus ditunggu. Namun, satu hal yang jelas: konflik sektarian di Suriah belum berakhir, dan aktor regional seperti Israel, Iran, Turki, serta negara-negara Arab lainnya akan memainkan peran penting dalam menentukan arah masa depan Suriah.
