Manyala.co – Jakarta kembali dipadati massa demonstran, Senin pagi (21/7/2025), ketika puluhan ribu pengemudi ojek online (ojol), taksi daring, dan kurir digital berkumpul di depan Istana Negara. Aksi yang dikenal sebagai “Aksi 217” ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Lebih dari 50 ribu mitra aplikasi transportasi online dari berbagai daerah memutuskan untuk menghentikan operasional mereka hari ini sebagai bentuk protes besar-besaran.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap layanan transportasi dan pengiriman barang berbasis aplikasi. Masyarakat pengguna pun diminta untuk bersiap dengan keterbatasan akses layanan selama aksi berlangsung, termasuk potensi kenaikan tarif secara otomatis akibat kurangnya armada di lapangan.
Koordinator lapangan sekaligus Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa demonstrasi kali ini merupakan akumulasi dari rasa kecewa dan frustrasi yang mendalam terhadap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan. Igun menganggap respons pemerintah selama ini tidak cukup serius dan bahkan kontra-produktif terhadap kondisi kerja para pengemudi online.
Salah satu kebijakan yang menjadi pemantik kemarahan adalah keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif ojek online hingga 15 persen. Alih-alih menguntungkan mitra pengemudi, kenaikan tarif tersebut dianggap hanya memperkaya pihak aplikator dan menekan kesejahteraan driver melalui berbagai skema potongan dan sistem insentif yang tidak transparan.
“Presiden Prabowo diam terhadap tuntutan kami sebelumnya. Bahkan Menhub malah menyetujui kenaikan tarif yang tidak kami minta. Ini bukan solusi, ini penindasan,” ungkap Igun dalam pernyataan tertulisnya.
Dalam aksi yang disebut bakal lebih besar dibandingkan demonstrasi sebelumnya, para pengemudi menyuarakan lima tuntutan utama, yang menjadi dasar dari kemarahan kolektif mereka:
- Mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi khusus dalam bentuk Undang-Undang atau Perppu terkait transportasi daring.
- Mendorong sistem pembagian pendapatan yang adil dengan komposisi 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk aplikator.
- Menuntut pemerintah membuat aturan tarif resmi untuk pengantaran barang dan makanan.
- Melakukan audit investigatif terhadap semua perusahaan aplikator guna mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem dan pengelolaan yang merugikan mitra.
- Menghapus berbagai sistem manipulatif seperti aceng, slot, hub, multi order, member, dan sistem pemisahan (pengkotak-kotakan). Semua mitra driver reguler diminta untuk dikembalikan ke sistem awal tanpa diskriminasi.
Kemarahan para pengemudi online ini tidak lepas dari tekanan ekonomi yang mereka rasakan akibat beban kerja tinggi dan pendapatan yang dianggap tidak sepadan. Selain itu, sistem kerja yang semakin kompleks dan algoritma yang dinilai tidak adil memperparah ketimpangan antara aplikator dan mitra.
Igun juga menyampaikan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan sikap Kementerian Perhubungan yang dianggap lalai dan abai terhadap keresahan para pengemudi sejak aksi-aksi sebelumnya di bulan Mei dan Juni 2025. Aksi 217 ini, menurutnya, menjadi bentuk ultimatum langsung kepada Presiden.
“Bila tidak ada tindakan konkret dari Presiden dan Menteri Perhubungan, maka Aksi 217 bukan akhir. Kami siap turun secara bergelombang, dari Sabang hingga Merauke, mulai Agustus sampai akhir tahun. Akan ada gerakan nasional mitra daring lintas kota dan aliansi,” tegasnya.
Sebagai antisipasi terhadap keramaian aksi ini, aparat keamanan telah menurunkan sebanyak 1.632 personel gabungan untuk mengawal jalannya demonstrasi agar tetap kondusif. Penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas juga diberlakukan di sejumlah ruas sekitar Istana Merdeka.
Dari sisi masyarakat, sebagian menunjukkan simpati atas perjuangan para pengemudi online. Namun, ada pula yang mengeluhkan gangguan layanan transportasi dan logistik sehari-hari. Muncul juga kekhawatiran mengenai potensi bentrokan jika aksi terus berlanjut di berbagai daerah tanpa pengaturan yang jelas.
Demo besar ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa sistem transportasi online di Indonesia memerlukan perhatian serius dari negara. Seiring makin kompleksnya ekosistem layanan daring, kejelasan aturan, keadilan sistem kerja, dan transparansi pendapatan menjadi tuntutan utama yang tak bisa diabaikan lagi oleh para pembuat kebijakan.
