Manyala.co – Menjelang akhir Agustus 2025, jagat maya diramaikan oleh beredarnya ajakan aksi besar-besaran bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia. Pesan yang beredar luas melalui media sosial itu mengundang perhatian publik karena dinilai sarat dengan isu sensitif serta menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya kerusuhan seperti peristiwa Mei 1998.
Dalam seruan aksi tersebut, masyarakat, buruh, mahasiswa, hingga kelompok tani diajak turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan. Di antara yang paling menonjol adalah pembubaran DPR RI, pengusutan dugaan korupsi yang menyeret keluarga mantan Presiden Joko Widodo, serta pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Narasi yang menyertainya juga menyentil persoalan kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga kesenjangan kesejahteraan antara wakil rakyat dengan rakyat biasa.
Salah satu kalimat dalam pesan itu bahkan berbunyi, “Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah,” seolah menekankan bahwa parlemen telah kehilangan peran pengawasan yang mestinya mereka jalankan.
Meski tampak masif di media sosial, ajakan ini ternyata ditanggapi dingin oleh sejumlah tokoh gerakan buruh maupun mahasiswa. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, dengan tegas menyatakan bahwa organisasinya tidak akan ambil bagian dalam aksi yang direncanakan berlangsung pada 25 Agustus di depan Gedung DPR RI.
Menurut Jumhur, ada dua alasan mendasar mengapa KSPSI menolak ikut serta. Pertama, tidak ada kejelasan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas aksi tersebut. Kedua, isu yang diusung dianggap kabur dan berpotensi dipolitisasi. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya,” ujarnya dikutip dari Tribunnews.
Bahkan, ia melarang seluruh anggotanya, khususnya yang berada di Jabodetabek, untuk ikut hadir. Jumhur khawatir tanpa struktur yang jelas, aksi itu mudah ditunggangi pihak-pihak tertentu hingga berubah menjadi kerusuhan. Menurutnya, hal semacam itu hanya akan mengorbankan masyarakat demi kepentingan elite politik.
Jumhur juga menambahkan, jika ada yang ingin menuntut perubahan kebijakan, seharusnya tuntutan itu diarahkan langsung kepada pemerintah. Sebab, dalam sistem politik Indonesia, kekuasaan eksekutif masih memegang kendali paling besar. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya merombak sejumlah kebijakan yang selama era sebelumnya dianggap sarat dengan kepentingan oligarki. Meski perubahan itu berjalan bertahap dan menuai perlawanan dari kelompok lama, Jumhur meminta semua pihak bersabar sambil mengkaji perkembangan yang ada sebelum melangkah lebih jauh.
Sikap serupa juga datang dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan ikut turun ke jalan pada tanggal 25 Agustus karena Partai Buruh sudah menjadwalkan aksi besar pada 28 Agustus 2025. Menurut Said, pada tanggal tersebut puluhan ribu buruh akan melakukan aksi serentak di depan Gedung DPR dan Istana Negara, juga di sejumlah kota industri seperti Serang, Samarinda, hingga Makassar.
Dalam aksi 28 Agustus itu, isu utama yang diangkat adalah kesejahteraan buruh. Said menyoroti masalah upah yang dinilainya masih jauh di bawah standar dan tidak sesuai dengan formula yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168 terkait perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Partai Buruh juga mengkritik tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan, kontras dengan kondisi pekerja yang hanya menerima upah rata-rata Rp5 juta. “Ini potret nyata jurang kesenjangan di negeri ini,” tegasnya.
Dari kalangan mahasiswa, Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, turut meluruskan kabar. Ia membantah bahwa kelompoknya akan terlibat dalam aksi 25 Agustus. Menurut Pasha, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam ajakan demo itu adalah hoaks. “Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” katanya.
Ia menjelaskan, BEM SI Kerakyatan sebelumnya memang telah melakukan aksi pada 21 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, dengan membawa tuntutan berbeda. Pada saat itu, mahasiswa mendesak agar pembahasan RUU bermasalah dihentikan serta mengkritik kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada oligarki. Mereka juga mengecam meningkatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil yang dinilai mengikis prinsip demokrasi.
Dengan berbagai klarifikasi dari KSPSI, Partai Buruh, maupun BEM SI Kerakyatan, dapat dipastikan bahwa seruan aksi Revolusi Rakyat Indonesia tanggal 25 Agustus bukanlah agenda resmi dari kelompok buruh maupun mahasiswa. Ketiadaan penanggung jawab jelas membuat ajakan ini semakin diragukan legitimasinya.
Fenomena ini sekali lagi menunjukkan betapa cepatnya sebuah isu dapat membesar di media sosial. Meski tanpa dasar yang kuat, narasi provokatif sering kali memancing kekhawatiran publik. Wajar jika kemudian ada masyarakat yang cemas aksi ini berujung pada kerusuhan seperti dua dekade silam. Namun sejauh ini, sinyal dari elemen besar gerakan sosial menunjukkan bahwa mereka memilih jalur berbeda dan tidak terlibat dalam seruan yang tidak jelas arahnya.
