Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya terkait penanganan aksi unjuk rasa yang marak terjadi belakangan ini. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum adalah hak setiap warga negara dan tidak boleh diiringi praktik kriminalisasi. Namun, Prabowo juga memberi catatan penting agar demonstrasi tetap dilakukan secara damai, tertib, serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Dalam pernyataannya, Presiden menyebut bahwa aparat di lapangan memiliki kewenangan untuk memilah antara pengunjuk rasa yang murni menyampaikan aspirasi dengan mereka yang melakukan pelanggaran. Ia menambahkan, kebebasan berpendapat bukan berarti tanpa batas, karena aksi demonstrasi juga memiliki aturan teknis, termasuk pembatasan waktu hingga pukul 18.00 WIB. Selain itu, ia menegaskan larangan membawa benda berbahaya, seperti petasan atau kembang api, yang bisa memicu kericuhan.
Isu mengenai kebebasan demonstrasi mencuat seiring dengan meningkatnya jumlah penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai daerah. Amnesty International Indonesia mencatat, setidaknya ada 3.095 orang yang diamankan polisi sepanjang gelombang demonstrasi terakhir. Jakarta menjadi daerah dengan jumlah penangkapan tertinggi, yakni 1.438 orang. Disusul Jawa Timur dengan 556 kasus, serta Jawa Tengah sebanyak 479 orang.
Di provinsi lain, jumlah penangkapan juga cukup signifikan. Jawa Barat tercatat 386 orang, Yogyakarta sembilan orang, dan Bali sebanyak 140 kasus. Sementara itu, Kalimantan Barat memiliki 16 kasus penangkapan, Sulawesi Selatan 10 orang, Sumatera Utara 44 orang, serta Jambi 17 kasus. Data tersebut diungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam sebuah program televisi pada awal September.
Menurut Amnesty, tindakan penangkapan massal justru menimbulkan kekhawatiran publik, terutama setelah muncul kasus tragis yang melibatkan kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, beberapa waktu lalu. Usman menilai seharusnya kepolisian lebih berhati-hati dalam membedakan antara pengunjuk rasa damai dengan pihak yang melakukan perusakan.
Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas keamanan nasional. Prabowo sendiri, dalam kesempatan terpisah, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pembiayaan pembangunan melalui instrumen Patriot Bonds senilai Rp 50 triliun yang diterbitkan Danantara. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah bukan hanya pada isu demokrasi, tetapi juga pada penguatan ekonomi nasional.
Pernyataan Prabowo mengenai larangan kriminalisasi demonstran dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Namun demikian, ia tetap menggarisbawahi bahwa keteraturan, keselamatan, serta penghormatan terhadap undang-undang adalah syarat mutlak agar hak tersebut bisa berjalan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Dengan situasi sosial politik yang masih dinamis, masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sikap tegas Prabowo diharapkan mampu meredam keresahan sekaligus mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.
