Manyala.co – Pemerintah menyatakan belum menetapkan jadwal pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 karena masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dan proses pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan hingga awal Desember 2025 belum ada keputusan resmi terkait rekrutmen CPNS 2026. Pemerintah, menurut dia, masih melakukan penghitungan ulang kebutuhan pegawai secara nasional sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
“Belum ada arahan dari bapak presiden. Kita harus hitung lagi, karena ini per lima tahunan dan yang terakhir dilakukan pada 2024,” kata Rini, Jumat (2/1/2026).
Rini menjelaskan, Kementerian PAN-RB telah meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk melakukan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan rencana strategis lima tahun ke depan. Pemetaan tersebut bertujuan memastikan rekrutmen CPNS dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan organisasi pemerintah.
Melalui analisis tersebut, setiap K/L diminta mengidentifikasi jabatan yang mengalami kekurangan pegawai maupun posisi yang justru berlebih. Hasil pemetaan akan menjadi dasar untuk menentukan formasi CPNS yang akan dibuka, termasuk kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlah jabatan tertentu.
“Saya sudah meminta kementerian melakukan analisis kebutuhan sesuai strategi lima tahun ke depan, supaya bisa dilihat apakah ada pertumbuhan positif pada jabatan tertentu atau justru perlu pengurangan,” ujar Rini.
Meski jadwal resmi belum ditetapkan, sinyal pembukaan formasi CPNS 2026 mulai muncul dari sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan rencana awal kebutuhan aparatur yang akan diajukan apabila seleksi CPNS dibuka.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan akan memprioritaskan rekrutmen bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN serta lulusan sekolah menengah atas. Kementerian tersebut berencana membuka 279 formasi bagi lulusan STAN dan 300 formasi untuk lulusan SMA.
Menurut Purbaya, lulusan STAN akan ditempatkan sesuai dengan jurusan masing-masing, sedangkan lulusan SMA akan ditugaskan sebagai petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penambahan tenaga tersebut dinilai penting untuk memperkuat fungsi teknis di daerah.
“Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Karena kekurangan orang, kami akan merekrut 300 lulusan SMA di seluruh Indonesia dan ditempatkan di lokasi masing-masing,” kata Purbaya, dikutip dari Antara.
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menyatakan lembaganya membutuhkan tambahan periset di berbagai bidang prioritas. Bidang yang disebut antara lain pemuliaan tanaman, nanoteknologi, genomik, antariksa, sains material, serta teknologi keberlanjutan.
Arif mengungkapkan jumlah peneliti di Indonesia saat ini sekitar 300 orang per satu juta penduduk. Angka tersebut dinilai masih rendah dibandingkan negara maju yang memiliki hingga 4.000 peneliti per satu juta penduduk.
Selain bidang sains dan teknologi, BRIN juga menilai penting penguatan keahlian di bidang sosial untuk mendukung riset lintas disiplin. Menurut Arif, peningkatan jumlah dan kualitas peneliti menjadi kunci agar riset nasional lebih berdampak.
“Jumlah peneliti harus diperbanyak dan diperkuat. Salah satu caranya melalui rekrutmen CPNS agar talenta tertarik menjadi periset,” ujarnya.
Hingga kini, Kementerian PAN-RB belum memberikan kepastian waktu pembukaan seleksi CPNS 2026. Pemerintah menegaskan keputusan final akan diumumkan setelah proses pemetaan kebutuhan selesai dan arahan resmi dari Presiden diterima.
