Manyala.co – Para pemimpin Eropa mengecam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjatuhkan tarif terhadap sejumlah negara Eropa menyusul pengerahan pasukan sekutu ke Greenland. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperburuk hubungan transatlantik dan melemahkan solidaritas keamanan Barat.
Trump pada Sabtu (17/1/2026) menyatakan akan mengenakan tarif sebesar 10 persen terhadap seluruh barang yang dikirim ke Amerika Serikat dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif itu direncanakan mulai berlaku pada 1 Februari dan meningkat menjadi 25 persen pada 1 Juni. Trump menyebut kebijakan tersebut akan tetap berlaku hingga Amerika Serikat mampu membeli Greenland, wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa akan menghadapi tekanan tersebut secara kolektif. Dalam pernyataannya di media sosial X, ia menegaskan bahwa latihan militer Denmark di Greenland telah dikoordinasikan bersama sekutu dan bertujuan memperkuat keamanan Arktik. Von der Leyen juga memperingatkan bahwa tarif berisiko merusak hubungan transatlantik dan memicu spiral penurunan ekonomi yang berbahaya.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas, yang menilai meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa justru menguntungkan Moskow dan Beijing. Ia menegaskan bahwa perpecahan di antara sekutu akan melemahkan posisi bersama, termasuk dalam mendukung Ukraina menghadapi invasi Rusia yang masih berlangsung.
Sejumlah pemimpin nasional Eropa turut menyampaikan penolakan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa ancaman tarif dan intimidasi tidak dapat diterima serta tidak akan memengaruhi komitmen Eropa terhadap kedaulatan negara-negara. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut penerapan tarif terhadap sekutu NATO sebagai langkah yang keliru, sementara Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan negara-negara terdampak tengah membangun respons bersama.
Trump berulang kali menyatakan bahwa penguasaan Greenland diperlukan demi keamanan nasional Amerika Serikat dan untuk membatasi pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik. Greenland memiliki nilai strategis karena letaknya di antara Amerika Utara dan Eropa, serta perannya dalam jalur maritim Arktik yang semakin terbuka akibat pencairan es.
Sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, Greenland berada di bawah payung pertahanan kolektif NATO dan menjadi lokasi Pangkalan Luar Angkasa Pituffik milik AS, yang menampung sekitar 150 personel militer Amerika. Perjanjian pertahanan tahun 1951 memberi akses militer AS ke wilayah tersebut.
Pemerintah Denmark menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan NATO dalam memperkuat keamanan Arktik. Pada 2025, Kopenhagen mengumumkan paket pertahanan Arktik senilai 6,5 miliar dolar AS. Namun, langkah tersebut belum meredakan sikap Trump, yang secara terbuka menyatakan kemungkinan mengambil alih Greenland secara paksa jika upaya lain gagal.
Ketegangan ini memicu protes di Greenland, dengan aksi unjuk rasa bertajuk “Hentikan Trump” digelar di ibu kota Nuuk. Para politisi Greenland kembali menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut merupakan keputusan rakyat Greenland dan Denmark.
