Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola organisasi melalui pembahasan bersama Inspektorat Wilayah I.
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti kegiatan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan Inspektorat Wilayah I secara virtual pada Senin (19/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Arjuna, Denpasar, dan diikuti oleh pimpinan serta pejabat terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan dibuka oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Morina Harahap. Dalam arahannya, Morina menyampaikan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal hingga periode 2025. Selain itu, forum ini dimaksudkan untuk menyelaraskan data antara auditor dan auditi agar seluruh rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Morina menekankan bahwa percepatan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian penting dari penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Penyelarasan data dan kepastian tindak lanjut, menurutnya, menjadi kunci untuk mencegah berulangnya temuan yang sama serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi negara.
Dalam forum tersebut, Inspektorat Wilayah I menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kanwil Kemenkum Bali. Berdasarkan lampiran status temuan Inspektorat Jenderal, Kanwil Bali mencatat Persentase Pengembalian sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan seluruh rekomendasi pengawasan yang berkaitan dengan pengembalian telah ditindaklanjuti sepenuhnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi atas penilaian tersebut dan menyatakan komitmen untuk mempertahankan kinerja pengawasan yang akuntabel. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara jajaran Kanwil dengan Inspektorat Jenderal dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai aturan.
“Apresiasi ini adalah bukti komitmen kami dalam mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab. Kami akan terus bersinergi dengan APIP agar setiap proses administrasi di wilayah Bali berjalan sesuai dengan koridor hukum,” kata Eem dalam sambutannya secara daring.
Eem juga mengingatkan seluruh pejabat dan pelaksana agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian temuan masa lalu. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah preventif guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang. Menurutnya, ketelitian dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) serta ketepatan realisasi anggaran harus menjadi perhatian utama seluruh satuan kerja.
Selain itu, Eem menilai penguatan budaya kepatuhan dan pengendalian internal menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan transparan. Ia meminta jajaran pengelola administrasi dan keuangan untuk memastikan setiap proses terdokumentasi dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana, Analis Anggaran Ahli Madya, serta jajaran pegawai pengelola BMN Kanwil Kemenkum Bali. Kehadiran para pejabat terkait dimaksudkan untuk memastikan seluruh rekomendasi dan arahan dapat segera ditindaklanjuti secara teknis.
Melalui pembahasan ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan sisa tindak lanjut administratif yang masih berjalan. Hingga Senin malam, tidak ada catatan kendala signifikan yang disampaikan dalam forum tersebut, dan seluruh tindak lanjut diharapkan dapat diselesaikan sesuai tenggat yang ditetapkan Inspektorat Jenderal.
