Manyala.co – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Wija To Luwu untuk menuntut realisasi pemekaran Provinsi Luwu Raya berlanjut pada Sabtu (24/1/2026), menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan dan kemacetan di beberapa wilayah Sulawesi Selatan.
Aksi yang telah berlangsung sejak Jumat (23/1) tersebut dilakukan dengan menutup akses jalan menggunakan batang pohon di sejumlah titik strategis. Penutupan jalan berdampak pada terganggunya arus lalu lintas antarwilayah, termasuk jalur penghubung kabupaten dan kota di kawasan Luwu Raya.
Sejumlah titik yang terdampak penutupan jalan antara lain perbatasan Kabupaten Luwu, wilayah Sampoddo di Kota Palopo, Kecamatan Walenrang di Kabupaten Luwu, Masamba, Baliase, serta Tana Lili di Kabupaten Luwu Utara. Massa menyatakan aksi tersebut sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah pusat agar segera menindaklanjuti aspirasi pemekaran.
Salah satu anggota Aliansi Wija To Luwu, Muh. Reza, mengatakan tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah disuarakan sejak 2020. Ia menyebut rencana pemekaran tersebut telah mendapatkan dukungan dari empat pemerintah daerah, yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, dengan Palopo diusulkan sebagai calon ibu kota provinsi.
“Sejak 2020 kami menunggu, tapi tidak ada tindak lanjut. Kami hanya ingin janji itu ditepati. Semoga aksi ini bisa didengar langsung oleh Presiden agar segera mengeluarkan kebijakan khusus untuk pencabutan moratorium daerah otonomi baru,” ujar Reza.
Menurut massa aksi, moratorium pembentukan daerah otonomi baru menjadi hambatan utama realisasi Provinsi Luwu Raya. Mereka berharap pemerintah pusat membuka kembali ruang kebijakan untuk wilayah yang dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan dukungan politik daerah.
Di sisi lain, kepolisian menyampaikan imbauan agar aksi penyampaian aspirasi tidak mengganggu kepentingan publik, terutama pengguna jalan. Aparat lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan dan meminimalkan dampak kemacetan di lokasi penutupan.
Aiptu Asmara dari Satuan Lalu Lintas Polres Luwu menyayangkan penutupan jalan yang dinilai berpotensi menghambat aktivitas masyarakat. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan warga yang sedang melakukan perjalanan.
“Kasihan pengguna jalan, apalagi kalau ada orang sakit atau yang melakukan perjalanan jauh,” ujarnya.
Meski demikian, sebagian warga setempat menyatakan dukungan terhadap aksi tersebut. Mereka menilai demonstrasi di ruang publik menjadi satu-satunya cara agar aspirasi masyarakat Luwu Raya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Kalau tidak demo di jalan, pemerintah tidak akan melihat dan peduli,” kata Syahrul, warga setempat.
Provinsi Luwu Raya merupakan salah satu wacana pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan yang telah lama bergulir. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pembukaan kembali moratorium daerah otonomi baru. Hingga Sabtu pagi, belum terdapat pernyataan resmi dari kementerian terkait mengenai tuntutan massa aksi.
Aliansi Wija To Luwu menyatakan aksi akan terus berlanjut hingga ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan rencana pemekaran Provinsi Luwu Raya.
