Pada Kamis, 27 Februari 2025, Australia menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi donor bantuan terbesar di Pasifik Selatan. Pernyataan ini disampaikan dalam pembicaraan keamanan dan ekonomi dengan Vanuatu, di tengah kekhawatiran mengenai potensi dampak pemotongan bantuan luar negeri oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap kawasan Pasifik. Langkah ini sejalan dengan upaya Australia untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut, terutama dalam menghadapi meningkatnya keterlibatan China.
Pada tahun 2023, Australia memperkenalkan kebijakan baru yang mensyaratkan proyek bantuan luar negeri bernilai lebih dari $3 juta untuk memasukkan tujuan kesetaraan gender, dan mulai pertengahan 2025, setengah dari investasi baru di atas $3 juta juga harus memiliki tujuan perubahan iklim. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimbangi ambisi China di kawasan Indo-Pasifik.
Selain itu, Australia telah mengalokasikan dana miliaran dolar untuk melawan peningkatan pengaruh China di Pasifik. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Australia saat itu, Scott Morrison, menawarkan dana hingga USD 2,18 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman murah untuk infrastruktur di kawasan tersebut.
Dengan berbagai inisiatif ini, Australia berupaya mempertahankan posisinya sebagai donor utama di Pasifik Selatan, sambil memastikan bahwa bantuan yang diberikan sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keberlanjutan lingkungan.
