Manyala.co – Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mengembalikan koleksi fosil Homo erectus yang diambil dari Indonesia pada masa kolonial. Keputusan itu lahir setelah Komisi Koleksi Kolonial, sebuah badan independen, menyatakan temuan bersejarah tersebut tidak pernah sah menjadi milik Belanda.
Koleksi yang digali pada akhir abad ke-19 itu saat ini berada di Pusat Keanekaragaman Hayati Naturalis, Leiden. Fosil yang dimaksud terdiri atas tengkorak, sebuah gigi geraham, dan tulang paha, yang semuanya berkaitan dengan Homo erectus, spesies penting dalam studi evolusi manusia.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Gouke Moes, mengirim surat resmi kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon untuk mengumumkan keputusan tersebut. “Saran komite itu didasarkan pada penelitian yang ekstensif dan cermat,” ujar Moes dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan, “Kami akan bekerja sama dengan Pusat Keanekaragaman Hayati Naturalis dan mitra-mitra di Indonesia dengan perhatian yang sama untuk mengatur pengembalian ini secara baik.”
Komisi independen yang melakukan investigasi menilai bahwa cara pengambilan fosil pada masa itu sarat dengan tekanan. Komisi menemukan bukti bahwa lokasi penggalian hanya bisa diidentifikasi dengan penggunaan pemaksaan terhadap penduduk setempat. Mereka menekankan bahwa bagi masyarakat lokal, fosil-fosil tersebut memiliki makna spiritual sekaligus nilai ekonomi.
Dalam rekomendasinya, komisi menyarankan agar restitusi dilakukan tanpa syarat. “Saran yang menyeluruh ini memberikan wawasan hukum baru, yang menjadikan restitusi sebagai pilihan yang tepat,” kata Marcel Beukeboom, direktur jenderal Naturalis.
Repatriasi koleksi kolonial bukan hal baru dalam hubungan Indonesia-Belanda. Sebelumnya, Belanda juga telah mengembalikan sejumlah artefak bersejarah, termasuk benda-benda yang diambil dari Bali usai peristiwa Puputan Badung 1906. Artefak tersebut kini dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek di Indonesia.
Pengembalian fosil Homo erectus kali ini memperkuat komitmen kedua negara untuk mengoreksi warisan kolonial. Langkah tersebut juga dipandang sebagai upaya menghormati hak budaya masyarakat Indonesia, sekaligus membuka jalan baru dalam kerja sama penelitian arkeologi dan sejarah manusia di masa depan.
