Manyala.co – Pemerintah Italia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sanksi terhadap sektor energi Rusia, meskipun muncul perbedaan pandangan di internal koalisi pemerintahan.
Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Antonio Tajani menyatakan bahwa kebijakan tersebut tetap menjadi posisi resmi pemerintah.
“Sanksi terhadap Rusia harus tetap dipertahankan,” kata Tajani dalam sebuah acara publik di Roma, Sabtu.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pandangan Wakil Perdana Menteri lainnya, Matteo Salvini, yang juga menjabat Menteri Infrastruktur dan Transportasi.
Sebelumnya, Salvini mengusulkan agar Italia dan negara-negara Eropa mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap sanksi energi, dengan mencontoh kebijakan Amerika Serikat.
Menurut laporan media lokal, Salvini menyebut perlunya “solusi pragmatis” di tengah kondisi pasar energi global yang bergejolak.
Tajani menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan opini pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan resmi pemerintah.
Perbedaan pernyataan antara kedua pejabat tersebut memicu perhatian media domestik, dengan sejumlah surat kabar menggambarkannya sebagai indikasi “perselisihan” atau bahkan “perpecahan” dalam pemerintahan.
Baik Tajani maupun Salvini merupakan pemimpin partai dalam koalisi pemerintahan yang juga mencakup partai Brothers of Italy yang dipimpin oleh Perdana Menteri Giorgia Meloni.
Koalisi tersebut menjadi penguasa di Italia dengan agenda kebijakan yang mencakup stabilitas ekonomi dan keamanan energi.
Perdebatan mengenai sanksi muncul di tengah dinamika global yang memengaruhi pasar energi, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Dalam konteks ini, Amerika Serikat diketahui mengambil langkah untuk menekan harga minyak global yang sempat meningkat akibat konflik regional.
Washington memberikan pengecualian sementara terhadap sanksi bagi pembelian minyak Rusia oleh India yang dimuat sebelum 5 Maret.
Kebijakan tersebut kemudian diperluas untuk mencakup seluruh minyak mentah dan produk minyak Rusia yang dimuat sejak 12 Maret, sehingga transaksi terkait tidak lagi berada di bawah pembatasan AS.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan energi global di tengah tekanan harga.
Namun, hingga kini belum ada kesepakatan serupa di tingkat Uni Eropa, yang masih mempertahankan pendekatan kolektif terhadap sanksi terhadap Rusia.
Italia sebagai salah satu anggota utama Uni Eropa menegaskan akan tetap berada dalam kerangka kebijakan bersama tersebut.
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan kebijakan sanksi oleh pemerintah Italia, meskipun perdebatan internal masih berlangsung.
