Jakarta, Manyala.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki upaya hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA miliknya melalui pengadilan.
Menurut Yusril, hal tersebut lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat final. Putusan MK tidak menyediakan mekanisme hukum lanjutan, sementara putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali (PK).
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA. Dengan demikian, Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.
Adapun pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang menerbitkan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran.
Namun, hingga saat ini, kementerian tersebut belum mengajukan PK atas putusan MA. Yusril juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan menempuh upaya hukum tersebut dan segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.
“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelas Yusril.
Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019. MA juga menyatakan Suket tersebut batal.
Pada pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan MK dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
Berangkat dari putusan tersebut, MA kemudian melakukan pengujian substansi terhadap objek sengketa, yakni Suket penyetaraan ijazah milik Gibran.
Yusril mengungkapkan, sebelum putusan MA diterbitkan, Gibran sebenarnya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui pengadilan.
Namun, setelah MA mengeluarkan putusan yang memerintahkan pencabutan dan pembatalan Suket penyetaraan ijazah tersebut, pembuktian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai tidak lagi memiliki relevansi.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada obyek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa pembuktian di luar pengadilan pada umumnya hanya berupa pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Sementara itu, persoalan penyetaraan ijazah Gibran merupakan perkara hukum yang penyelesaiannya harus melalui putusan pengadilan.
“Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat (HMP -red). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR,” ujar Yusril.
