Jakarta, Manyala.co – Kekosongan jabatan wakil presiden dipastikan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan seluruh tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan dukungan jajaran menteri yang bertanggung jawab membantu penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk tetap menjalankan pemerintahan meskipun tidak didampingi wakil presiden.
“Presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri negara. Oleh karena itu, kekosongan jabatan wakil presiden tidak menjadi penghalang bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Jadi kalau kita baca UUD 1945 itu ada kata-kata dibantu, sama kata-katanya. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara,” ungkapnya.
Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa wakil presiden dan para menteri memiliki fungsi bantuan yang berbeda. Wakil presiden membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden secara keseluruhan, sedangkan para menteri menjalankan tugas pemerintahan sesuai bidang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Terkait pelaksanaan pemerintahan ketika Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri, Yusril mengatakan sebagian menteri dapat mendampingi Presiden. Sementara itu, menteri lainnya tetap berada di dalam negeri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi saat ini dinilai memudahkan koordinasi antara Presiden dan jajaran menteri meskipun berada di lokasi yang berbeda.
“Sekarang ini komunikasi sangat mudah jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan presiden,” pungkas Yusril.
Dengan dukungan para menteri serta kemudahan komunikasi dan koordinasi, Yusril meyakini penyelenggaraan pemerintahan tidak akan mengalami kendala meskipun untuk sementara waktu jabatan wakil presiden kosong.
Sumber: Bakom RI
