Manyala.co — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa lembaganya menyiapkan distribusi anggaran harian sebesar Rp1,2 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers virtual SDGs di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).
Dadan menjelaskan bahwa BGN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026, terdiri atas pagu utama Rp268 triliun dan dana cadangan Rp67 triliun. Menurut dia, seluruh anggaran tersebut diarahkan langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah agar penyaluran makanan bergizi dapat berjalan merata.
Ia menegaskan bahwa mekanisme distribusi anggaran dirancang agar dana yang diterima BGN langsung bergerak ke tingkat operasional daerah. “Uang yang diamanahkan ke BGN digelontorkan langsung ke garis depan,” ujarnya. BGN menargetkan seluruh kelompok penerima, termasuk wilayah-wilayah dengan akses gizi rendah, dapat tercakup dalam program nasional tersebut.
Menurut Dadan, alokasi anggaran per SPPG berbeda antarwilayah. Di Pulau Jawa, satu SPPG diperkirakan mengelola anggaran sekitar Rp900 juta per bulan. Angka ini meningkat signifikan untuk kawasan timur Indonesia. “Kalau di Papua barangkali Rp4 miliar per bulan,” katanya. Perbedaan tersebut, menurut dia, disesuaikan dengan faktor geografis, biaya logistik, dan ketersediaan bahan pangan.
Untuk tahun anggaran berjalan, BGN juga mencatat potensi peningkatan pendanaan. Dadan mengatakan bahwa anggaran 2025 yang semula ditetapkan Rp71 triliun kemungkinan bertambah menjadi Rp99 triliun karena kebutuhan operasional yang meningkat dan kendala pasokan di sejumlah daerah. Hingga pertengahan November, BGN telah menyalurkan sekitar Rp46 triliun, atau hampir setengah dari total anggaran berjalan.
Ia menambahkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy memberikan mandat khusus agar BGN menjalankan MBG sebagai instrumen percepatan pengentasan kemiskinan. Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak langsung pada pendapatan masyarakat melalui pembelian produk pangan lokal serta penciptaan lapangan kerja di tingkat daerah. “Badan Gizi Nasional sekarang sudah menggelontorkan kurang lebih Rp46 triliun … memberikan pendapatan kepada semua masyarakat sehingga kemiskinan semakin lama semakin hilang,” ujarnya.
BGN juga menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan pasokan bahan pangan untuk mendukung MBG. Distribusi harian Rp1,2 triliun pada 2026 menjadi salah satu komponen utama yang akan menentukan stabilitas program, terutama di wilayah dengan infrastruktur distribusi terbatas. Pemerintah pusat menyatakan bahwa monitoring dan verifikasi akan diperketat untuk memastikan efektivitas belanja negara.
Hingga Rabu malam, belum ada rincian tambahan mengenai mekanisme pengawasan penggunaan dana daerah atau evaluasi pelaksanaan SPPG sepanjang 2025. Pemerintah menyatakan bahwa detail teknis akan diumumkan setelah rapat lanjutan bersama kementerian terkait.
Program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mulai menjabat pada Oktober 2024. Tahun pertama pelaksanaan program masih berfokus pada penyusunan sistem, penetapan dapur layanan, serta integrasi data penerima manfaat.
Dengan peningkatan alokasi yang signifikan pada 2026, pemerintah berharap cakupan layanan MBG dapat berkembang secara nasional. BGN menyebut bahwa pemerataan gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan, menjadi indikator utama keberhasilan program tersebut dalam jangka panjang.
