Manyala.co – Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, resmi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia usai terlibat dalam operasi militer bersama pasukan Rusia. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, di Jakarta pada Rabu (13/5).
Menurut Supratman, keputusan tersebut diambil setelah Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Langkah berikutnya adalah berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar RI di Moskow untuk menyampaikan langsung status hukum Satria kepada yang bersangkutan.
“Secara otomatis, status WNI hilang karena ia menjadi bagian dari militer asing tanpa izin Presiden. Ini diatur dalam undang-undang,” tegas Supratman.
Kasus ini mencuat setelah sebuah video viral di TikTok memperlihatkan seorang pria yang disebut-sebut sebagai mantan anggota TNI AL, kini berseragam militer Rusia. Pria dalam video tersebut diketahui tengah terlibat dalam operasi militer di Ukraina. Dalam unggahan akun @zstorm689, pria itu tampil dalam dua foto berbeda: satu memakai seragam Marinir TNI AL, dan satu lagi dengan seragam militer Rusia.
Setelah viral, identitas pria tersebut dikonfirmasi oleh TNI Angkatan Laut sebagai Satria Arta Kumbara. Ia diketahui telah desersi sejak 13 Juni 2022 dan tak pernah kembali menjalankan tugasnya.
Pihak TNI AL menyatakan bahwa Satria sudah diberhentikan secara resmi dari dinas militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Melalui sidang in absentia yang digelar pada 6 April 2023, Satria dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan pemecatan dari status kemiliteran.
Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, menjelaskan bahwa pemecatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai Akta Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, yang disahkan pada 17 April 2023.
Dengan bergabungnya Satria ke militer Rusia tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia, maka selain dipecat dari militer, ia juga dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan aturan yang berlaku. Pemerintah pun akan menindaklanjuti kasus ini melalui jalur diplomatik.
