Manyala.co – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasinya terhadap langkah relaksasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan fiskal terbaru pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini sangat membantu dalam mengoptimalkan program kerja kementeriannya di tengah tantangan pembiayaan.
“Relaksasi ini sangat positif dan tentu sangat membantu pelaksanaan program-program kebudayaan nasional,” ujar Fadli saat ditemui di Jakarta pada Selasa (6/5).
Namun begitu, Fadli menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menerapkan prinsip efisiensi pada beberapa pos anggaran. Ia menyebut bahwa meski ada kelonggaran, bukan berarti penggunaan anggaran dilakukan secara boros.
“Ada titik-titik yang tetap kami tekan efisiensinya. Jadi semangatnya adalah kombinasi antara relaksasi dan efisiensi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa efisiensi sebenarnya sudah dijalankan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan hingga kini masih relevan. Menurutnya, kementeriannya mampu menyesuaikan dengan strategi pembiayaan alternatif.
“Dengan pendekatan seperti kolaborasi publik-swasta (PPP), kerja sama dengan BUMN dan para filantropis, efisiensi ini jadi terasa lebih ringan untuk dijalankan,” tambah Fadli.
Langkah relaksasi anggaran ini menyusul keputusan pemerintah untuk membuka blokir anggaran yang sebelumnya ditahan sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan laporan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita edisi April 2025, total dana yang kini dibuka dari blokir mencapai Rp86,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah lebih dulu melaporkan penyelesaian pelaksanaan Inpres kepada Presiden Prabowo pada 7 Maret 2025. Dalam laporannya, ia juga meminta restu untuk merealokasi dan memfokuskan kembali anggaran agar sesuai dengan prioritas pemerintah yang lebih tajam dan terukur.
“Dari Rp86,6 triliun tersebut, sekitar Rp33,11 triliun dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi 23 kementerian dan lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih. Sisanya, Rp53,49 triliun, diberikan ke 76 kementerian/lembaga lainnya,” ungkap Suahasil dalam pernyataannya, Jumat (2/5).
Dengan dibukanya blokir tersebut, belanja kementerian/lembaga mulai menunjukkan percepatan sejak Maret 2025. Realisasi belanja negara tercatat meningkat signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Data Kementerian Keuangan mencatat, belanja K/L yang pada Januari hanya menyentuh angka Rp24,4 triliun, melonjak ke Rp83,6 triliun di Februari. Kemudian pada Maret, jumlahnya melesat drastis menjadi Rp196,1 triliun naik lebih dari 372 persen dibanding bulan sebelumnya.
Situasi ini menjadi angin segar bagi pelaksanaan program-program strategis pemerintah, termasuk di bidang kebudayaan. Meski begitu, Fadli Zon menekankan bahwa kebijakan efisiensi tetap menjadi prinsip kerja utama, demi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan seefisien dan setepat mungkin.
