Manyala.co – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak akan membongkar Teras Cihampelas, skywalk ikonik yang dibangun pada era kepemimpinan Ridwan Kamil. Meski menerima kritik tajam dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Farhan menegaskan bahwa langkah pembongkaran belum menjadi pilihan, mengingat belum ada dasar hukum dan rekomendasi resmi untuk pelepasan aset dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sejauh ini, saya belum menerima rekomendasi dari BPK untuk melakukan pelepasan aset. Jadi, pembongkaran belum bisa kita lakukan,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (7/7/2025).
Kritik Gubernur dan Tantangan Politik
Sebelumnya, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyuarakan kritik terhadap keberadaan Teras Cihampelas. Ia menyebut bahwa skywalk sepanjang kawasan Cihampelas tersebut justru menyebabkan kawasan menjadi semrawut, macet, dan mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Bahkan, Dedi secara terbuka menantang Farhan agar berani menertibkan area tersebut, termasuk membongkar infrastruktur yang menelan biaya sebesar Rp 48,5 miliar dari APBD Kota Bandung.
Namun, alih-alih merespons dengan emosional, Farhan memilih jalur administratif dan teknokratis. Menurutnya, Teras Cihampelas bukanlah beban, melainkan potensi yang masih bisa dikembangkan. Ia bahkan menyatakan bahwa pemeliharaan dan perbaikan kawasan tersebut telah dialokasikan dalam anggaran kota dan siap dijalankan oleh beberapa dinas teknis.
Rencana Renovasi dan Kolaborasi Antardinas
Farhan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menyusun rencana renovasi dan revitalisasi terhadap Teras Cihampelas, yang akan melibatkan sejumlah instansi teknis seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), hingga dinas kewilayahan setempat.
“Teras Cihampelas sudah pasti akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Untuk pencahayaan, Dishub akan menangani, khususnya di bagian atas dan area pedestrian,” papar Farhan.
Ia menambahkan bahwa anggaran renovasi tidak dikonsentrasikan di satu dinas saja, melainkan dibagi ke beberapa dinas agar lebih efisien. Pembagian ini diharapkan mempercepat proses perbaikan dan menjaga kualitas layanan fasilitas umum tersebut.
Minim PAD, Tapi Akan Diintervensi Ekonomi
Meski begitu, Farhan tidak menampik bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Teras Cihampelas tergolong minim. Ia menyebut bahwa selama ini, tidak ada pemasukan yang signifikan dari kawasan tersebut, utamanya karena rendahnya aktivitas UMKM dan keterbatasan dalam pengelolaan pascapandemi.
“Selama ini hanya dua dinas yang bertanggung jawab, yaitu Dinas Koperasi dan KUKM serta DSDABM. Dinas Koperasi mengurus UMKM-nya, sementara DSDABM sebatas melakukan perbaikan ringan. Ketika aktivitas UMKM-nya tidak berjalan, otomatis tidak ada kontribusi PAD yang masuk,” jelasnya.
Sebagai respons terhadap masalah tersebut, Farhan menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan strategi intervensi ekonomi agar kawasan Teras Cihampelas kembali hidup dan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung.
Menjaga Warisan Kota Sambil Berinovasi
Farhan mengakui bahwa skywalk Teras Cihampelas memang perlu ditata ulang agar tetap relevan dan tidak menjadi beban visual maupun infrastruktur kota. Namun, ia menilai bahwa membongkar infrastruktur tersebut bukanlah solusi jangka panjang, melainkan justru akan menimbulkan pemborosan anggaran dan kehilangan identitas kota.
“Itu selama ini diserahkan kepada wilayah. Jadi nanti kita akan bikin sedemikian rupa agar pengelolaannya dibagi secara kolektif. Harapannya ini bisa menjadi aset yang produktif, bukan hanya simbol,” katanya.
Dengan pernyataan ini, Farhan menegaskan komitmennya sebagai wali kota untuk tidak semata-mata mengikuti tekanan politik, melainkan lebih fokus pada penataan kota secara rasional, terukur, dan partisipatif.
Penutup
Kontroversi mengenai masa depan Teras Cihampelas kini menempatkan Wali Kota Farhan dalam sorotan publik. Namun, pendekatannya yang berbasis pada regulasi dan efisiensi anggaran menandai upaya untuk menyeimbangkan antara warisan infrastruktur dan kebutuhan tata kota modern. Di tengah dinamika politik dan kritik dari provinsi, Farhan tampaknya memilih jalur diplomatis dengan tetap mengedepankan perencanaan dan kolaborasi sebagai kunci penataan ruang publik Bandung ke depan.
