Isu perombakan kabinet setelah Lebaran semakin mencuat. Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mempertimbangkan evaluasi terhadap menteri-menteri yang dinilai tak maksimal dalam menjalankan tugas.
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyarankan Presiden Prabowo untuk meninjau hasil survei kepuasan publik sebagai dasar evaluasi kinerja para pembantunya.
“Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder,” ujar Guntur kepada merdeka.com, Jumat (4/4).
Guntur menyoroti Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang dinilai membuat blunder saat merespons kasus teror kepala babi ke kantor Tempo. Ia menilai, komentar Hasan justru menormalkan teror terhadap pers.
“Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers,” tegasnya.
Ia menambahkan, hanya korban teror yang berhak menanggapinya dengan candaan, bukan pejabat.
“Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau, artinya dia menormalisasi teror pada pers,” jelasnya.
Selain itu, Guntur juga menyoroti kinerja menteri-menteri bidang ekonomi, terutama terkait memburuknya kondisi ekonomi belakangan ini. Ia menyebut rangkap jabatan Menteri Investasi Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara menimbulkan kebingungan publik.
“Pemain bola sekaligus jadi wasit,” sindir Guntur.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. PDI Perjuangan, lanjutnya, tetap akan berada di luar pemerintahan.
“Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
