Manyala.co – Pemerintah Indonesia menyiapkan hingga 20.000 prajurit untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian di Gaza, Palestina, setelah menilai adanya peluang menuju stabilitas kawasan.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat (14/11/2025) setelah pertemuannya dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan. Pasukan akan diberangkatkan melalui Yordania apabila seluruh persyaratan diplomatik dapat diselesaikan.
Sjafrie menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan jumlah personel besar untuk misi ini. Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang terus ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menilai situasi di Gaza menunjukkan pergeseran menuju proses politik yang memungkinkan kehadiran pasukan penjaga perdamaian.
Fokus Kemanusiaan dan Rekonstruksi
Menurut Sjafrie, pasukan cadangan yang disiapkan terdiri dari sekitar 20.000 personel dengan kemampuan utama di bidang kesehatan dan konstruksi. Dua bidang itu dinilai vital mengingat kerusakan infrastruktur sipil di Gaza yang memburuk setelah bertahun-tahun konflik. Pemerintah belum memaparkan komposisi rinci kontingen, tetapi menegaskan kontribusi Indonesia akan bersifat kemanusiaan dan mendukung stabilisasi kawasan.
Ia menambahkan bahwa perubahan situasi di Timur Tengah, termasuk gencatan senjata dan langkah awal pelucutan senjata di sejumlah titik, menjadi dasar pertimbangan pemerintah. Menurutnya, perkembangan tersebut membuka ruang bagi keterlibatan komunitas internasional dalam mengawal masa transisi. Hingga Minggu malam, belum ada konfirmasi resmi mengenai jadwal pengiriman pasukan maupun struktur komando yang akan digunakan.
Menunggu Mandat Internasional dan Persetujuan Kawasan
Rencana pengerahan pasukan masih membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak. Sjafrie menjelaskan bahwa salah satu opsi adalah mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sesuai standar operasi misi penjaga perdamaian global. Opsi lain adalah persetujuan organisasi internasional yang disebut diinisiasi Presiden Amerika Serikat, meskipun belum ada rincian mengenai bentuk maupun kerangka operasionalnya.
Selain mandat global, Indonesia juga membutuhkan persetujuan lima negara kawasan: Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut memiliki peran strategis dalam proses politik Timur Tengah dan hubungan langsung dengan isu Gaza. Dukungan mereka dianggap penting untuk memastikan operasi tidak bertentangan dengan kepentingan regional.
Di luar lima negara itu, Israel juga disebut sebagai pihak yang harus memberikan persetujuan. Sjafrie menyatakan Israel memiliki “kompetensi utama” dalam persoalan Gaza, sehingga keterlibatannya diperlukan dalam proses diplomatik. Pemerintah belum menjelaskan apakah pembicaraan dengan Israel telah dilakukan atau masih dalam tahap awal.
Peran Yordania dan Keterlibatan Indonesia
Pertemuan antara Sjafrie dan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania menandai lanjutan komunikasi Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah terkait rencana penempatan pasukan. Yordania dinilai menjadi titik transit paling mungkin karena kedekatan geografis dan hubungan pertahanan yang telah lama terjalin. Negara tersebut juga berperan penting dalam koordinasi bantuan kemanusiaan internasional untuk Gaza.
Rencana Indonesia mengerahkan pasukan dalam jumlah besar mencerminkan komitmen Jakarta dalam mendukung stabilitas kawasan serta proses perdamaian Palestina–Israel. Namun, realisasi pengiriman kontingen masih bergantung pada kesepakatan multilateral dan perkembangan situasi politik di lapangan.
