Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki sertifikasi, dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum berstatus ASN dan belum tersertifikasi.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Dikdasmen dan BPS dalam memadankan data guru untuk Bansos juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Ia menuturkan kolaborasi ini akan terus diperkuat.
“Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid,” kata Gus Ipul saat rapat soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi hingga status pegawai.
“BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya,” kata Amalia.
Ia mengatakan pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, saat ditemukan nama ganda bisa langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN.
“Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi antar kementerian/lembaga ini merupakan upaya menyukseskan program Presiden Prabowo. Kemensos menyalurkan bansos untuk guru yang berada di bawah Kementerian Dikdasmen dan Kemenag.
