Manyala.co – Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aksi penindakan ini terkait dugaan korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur jalan yang dikelola oleh instansi pemerintah di wilayah tersebut.
Dalam operasi yang berlangsung pada Kamis malam, 26 Juni 2025, KPK berhasil mengamankan enam orang dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Enam orang tersebut ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam transaksi suap yang berkaitan dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek jalan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa berdasarkan temuan sementara, perkara ini mengarah pada dua kelompok besar penerimaan suap atau gratifikasi. Klaster pertama berkaitan dengan proyek-proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Sementara klaster kedua melibatkan proyek yang ditangani oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
“Jadi sejauh ini ada dua klaster penerimaan, yaitu proyek-proyek di PUPR Provinsi dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut,” ujar Budi saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Sabtu, 28 Juni 2025.
Meski belum secara terbuka mengungkap identitas para pihak yang diamankan, KPK memastikan bahwa semua yang tertangkap sedang dalam proses pemeriksaan intensif. Sesuai ketentuan hukum, lembaga antirasuah ini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari enam orang yang ditangkap tersebut.
Lebih lanjut, KPK menyatakan akan memberikan penjelasan mendetail terkait konstruksi kasus, pihak-pihak yang terlibat, serta barang bukti yang diamankan dalam waktu dekat.
“Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya,” kata Budi.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor pembangunan infrastruktur di daerah. KPK menegaskan akan terus memantau dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara, khususnya pada proyek-proyek strategis yang dibiayai oleh APBN atau APBD.
