Manyala.co – Gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memuncak dalam aksi demonstrasi besar yang berlangsung pada Sabtu (26/7). Ribuan warga dari berbagai penjuru negeri berkumpul di pusat ibu kota Kuala Lumpur untuk menyuarakan tuntutan utama mereka: pengunduran diri sang perdana menteri.
Aksi bertajuk “Turun Anwar” itu dimulai sejak pukul 14.00 waktu setempat dan dipusatkan di Dataran Merdeka. Para demonstran mengenakan pakaian serba hitam dan membawa berbagai poster berisi kritik terhadap pemerintah. Sejumlah tokoh oposisi dan aktivis masyarakat turut hadir, termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang memberikan orasi di depan massa.
Krisis Kepercayaan dan Kekecewaan Publik
Tuntutan utama demonstran tidak hanya sebatas pengunduran diri Anwar Ibrahim, tetapi juga mencakup persoalan yang lebih luas seperti memburuknya kondisi ekonomi, melonjaknya biaya hidup, dan ketidakpuasan terhadap janji-janji reformasi yang dianggap tidak terealisasi.
“Sudah lebih dari dua tahun Anwar menjabat, tapi harga bahan pokok tetap naik, subsidi dipangkas, dan rakyat makin menderita,” ujar Fauzi Mahmud, salah satu demonstran asal Selangor. “Dia berjanji ingin menegakkan keadilan, tapi yang kami lihat justru elit semakin kaya dan rakyat semakin ditekan.”
Situasi ekonomi yang memburuk, termasuk inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari, menjadi pemicu utama kemarahan publik. Pemerintah dianggap gagal menghadirkan solusi konkret, sementara reformasi struktural yang dijanjikan pada masa kampanye Pemilu 2022 belum juga terlihat hasilnya.
Mahathir Turun Gunung
Kejutan terjadi saat Mahathir Mohamad, sosok yang pernah menjadi mentor politik Anwar namun kini berseberangan, hadir langsung dalam aksi dan menyampaikan pidato penuh kritik. Di hadapan ribuan massa, Mahathir menuduh Anwar gagal menjalankan mandat rakyat dan hanya sibuk mempertahankan kekuasaan.
“Saya rasa dia senang melihat kita menderita,” ujar Mahathir. “Cukup sudah. Demi bangsa, dia harus mundur.”
Kehadiran Mahathir menambah bobot politik dari aksi ini, mengingat pengaruhnya yang masih kuat di kalangan oposisi dan kelompok konservatif Melayu.
Tanggapan Pemerintah: Bantuan Tunai dan Pemotongan Harga BBM
Menjelang aksi, Anwar Ibrahim sempat mengumumkan kebijakan bantuan tunai sebesar RM100 untuk setiap warga Malaysia berusia di atas 18 tahun, serta pemotongan harga bahan bakar subsidi dari RM2.05 menjadi RM1.99 per liter. Langkah ini dipandang oleh banyak pihak sebagai manuver untuk meredam ketegangan publik.
Namun kebijakan tersebut dinilai datang terlambat dan bersifat kosmetik. “Itu bukan solusi jangka panjang. Pemerintah cuma bereaksi saat rakyat sudah mulai bergerak,” kritik Norhamizah Mohamed, warga Kuala Lumpur yang ikut berdemonstrasi.
Isu Nepotisme dan Intervensi Politik
Di luar isu ekonomi, protes juga menyoroti dugaan intervensi politik dalam lembaga hukum, pengangkatan pejabat tinggi tanpa transparansi, serta praktik nepotisme. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa kontrol politik Anwar terhadap institusi hukum mulai menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat sipil dan profesional hukum.
Sejumlah lembaga hak asasi manusia juga telah melaporkan kekhawatiran terhadap kecenderungan konsolidasi kekuasaan oleh pemerintahan saat ini, yang dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi yang diusung oleh Anwar sebelum menjabat.
Estimasi Jumlah Massa dan Keamanan
Pihak penyelenggara aksi mengklaim jumlah peserta mencapai lebih dari 500.000 orang, sementara pihak kepolisian memperkirakan massa yang hadir berkisar antara 18.000 hingga 50.000. Meski demikian, aksi berlangsung relatif damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.
Jalan-jalan utama di sekitar kawasan Dataran Merdeka sempat ditutup, dan beberapa jalur transportasi publik dialihkan untuk menghindari kepadatan lalu lintas.
Dampak Politik dan Arah Selanjutnya
Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa kepercayaan publik sedang berada di titik nadir. Dengan pemilu berikutnya dijadwalkan paling lambat pada awal 2028, aksi ini bisa menjadi titik awal lahirnya koalisi oposisi baru atau bahkan reshuffle dalam tubuh pemerintahan.
Sejumlah analis politik menilai bahwa jika pemerintah tidak segera melakukan langkah korektif yang konkret dan transparan, gelombang protes serupa bisa terulang dalam skala yang lebih besar.
“Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah ekspresi keputusasaan rakyat terhadap pemerintah yang gagal mengangkat beban hidup mereka,” ujar seorang analis dari Universitas Malaya.
