Manyala.co – Langkah besar diambil DPR RI setelah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang kini memasuki perubahan ketiga. Keputusan yang diketok melalui rapat paripurna masa sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025), menghasilkan keputusan historis: status Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Keputusan ini lahir melalui pembahasan panjang antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah. Salah satu poin mendasar yang disepakati adalah perubahan nomenklatur dari frasa “badan” menjadi “kementerian”. Ketua Komisi VIII, Marwan Disopang, menegaskan bahwa hal tersebut menjadi prioritas utama karena menyangkut kewenangan yang lebih luas dalam tata kelola ibadah haji. Selain itu, pembahasan juga menyinggung keberadaan petugas haji daerah. Komisi VIII memutuskan tidak menghapus keberadaan petugas daerah, melainkan hanya membatasi jumlahnya agar tidak terlalu banyak mengambil porsi dari kuota jamaah.
Menurut Marwan, selama ini kuota petugas daerah terlampau besar sehingga mengurangi alokasi jamaah haji. Karena itu, Panja memutuskan untuk memangkas jumlah petugas tanpa benar-benar menghapus peran mereka. Ia juga meminta agar publik tidak salah paham dan menilai keputusan tersebut sebagai penghapusan.
Dukungan terhadap transformasi kelembagaan ini juga datang dari kalangan legislatif lain. Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, menyebut bahwa langkah ini sudah lama diperjuangkan, terutama oleh Fraksi PKS yang sejak awal mengusulkan agar BP Haji naik status menjadi kementerian. Menurutnya, perubahan ini akan memperkuat tata kelola ibadah haji, memperbaiki pelayanan, serta memberi legitimasi kelembagaan yang lebih kokoh. Ia mengingatkan bahwa pembentukan kementerian ini harus segera direalisasikan maksimal 30 hari setelah undang-undang berlaku.
Pertanyaan yang kini muncul adalah sejauh mana Kementerian Haji dan Umrah ini akan menjawab persoalan klasik penyelenggaraan haji, mulai dari antrean panjang calon jamaah hingga keterbatasan fasilitas di tanah suci. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siraj, menilai bahwa keberadaan kementerian baru ini diharapkan mampu mempercepat layanan, meningkatkan pengawasan, sekaligus memberi ruang koordinasi lebih luas dengan pemerintah Arab Saudi.
Sementara itu, perhatian publik tanah air tidak hanya tersita pada urusan ibadah haji. Di hari yang sama, kabar mengejutkan datang dari perbatasan Indonesia–Timor Leste. Insiden penembakan yang terjadi di Desa Imbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Senin (25/8) pagi, menyebabkan seorang warga negara Indonesia bernama Paulus Kaet Oki mengalami luka tembak.
Peristiwa tersebut bermula saat sekitar 24 warga Dusun Nino berupaya menghentikan pembangunan pilar batas negara yang dilakukan oleh aparat Timor Leste. Bentrokan dengan tujuh personel Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF) yang dilengkapi senjata laras panjang pun tak terelakkan. Kepala Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi Media (PIDM) Polres TTU, Ipda Markus Wilco Mitang, menjelaskan bahwa warga menolak karena menduga Timor Leste menggeser patok batas wilayah. Ketegangan inilah yang akhirnya memicu tembakan dan menimbulkan korban.
Hingga kini, otoritas setempat masih melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pemerintah kedua negara. Publik berharap ada resolusi damai agar insiden serupa tidak kembali terjadi, mengingat wilayah perbatasan ini kerap menjadi sumber gesekan sejak lama.
Di sisi lain, isu kesehatan masyarakat juga kembali mencuat. Beberapa waktu lalu, kasus kematian balita akibat cacingan di Jawa Barat membuka mata banyak pihak mengenai bahaya infeksi cacing. Menyambut sore, redaksi kesehatan menyoroti betapa seriusnya ancaman penyakit ini yang kerap diremehkan. Diskusi mengupas bagaimana masyarakat dapat mengenali tanda-tanda awal serangan cacing, mulai dari tubuh yang mudah lelah, berat badan menurun, hingga gangguan pencernaan.
Lebih lanjut, bahasan juga menyinggung pola pengobatan serta cara pencegahan yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan mengonsumsi obat cacing secara berkala. Mengingat dampaknya bisa fatal terutama bagi anak-anak, kesadaran dini menjadi kunci utama.
Rangkaian isu ini disajikan dalam program detikSore yang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30–18.00 WIB melalui 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tak hanya soal politik, keamanan, dan kesehatan, acara ini juga menyajikan analisis pasar modal jelang penutupan perdagangan IHSG serta membuka ruang bagi publik untuk ikut berdiskusi melalui kolom live chat.
Dari dinamika pembentukan Kementerian Haji, insiden perbatasan di NTT, hingga ancaman kesehatan yang kadang luput dari perhatian, potret sehari berita tanah air menunjukkan betapa beragamnya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
