Manyala.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah untuk serius memberikan perhatian terhadap pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Tito, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung penuh terbentuknya Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini konsepnya seperti sekolah berasrama (boarding school), di mana seluruh kebutuhan siswa termasuk makan ditanggung negara. Mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, disediakan juga fasilitas olahraga,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang fokus menjaring siswa berprestasi untuk didorong masuk ke universitas top dunia, Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Tujuannya bukan hanya soal keadilan sosial, tapi juga untuk mengangkat derajat mereka. Jadi jangan sampai kondisi kemiskinan jadi warisan turun-temurun. Sekolah ini menjadi peluang untuk mengubah nasib anak-anak dari latar belakang tersebut,” tambahnya.
Tito pun meminta agar kepala daerah segera menggelar rapat khusus guna menindaklanjuti program Sekolah Rakyat. Sekda dan kepala dinas pendidikan diminta bergerak cepat, termasuk memahami kriteria dan pola pikir pemerintah pusat terkait penentuan lokasi.
Ia menekankan pentingnya legalitas lahan dalam pengajuan. Menurutnya, jika sebuah daerah sudah memiliki gedung yang siap direnovasi, maka pengajuan akan diprioritaskan. Sebaliknya, jika masih berupa lahan kosong dengan status kepemilikan tidak jelas, maka besar kemungkinan pengajuannya akan ditolak.
Presiden Prabowo juga telah menunjuk Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sebagai koordinator utama pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini. Gus Ipul menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan program tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Pendidikan adalah alat rekayasa sosial yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Maka Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kebijakan afirmatif pemerintah dalam menciptakan perubahan,” ungkap Gus Ipul.
Ia menyebut program ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, dan merupakan bagian dari komitmen Presiden untuk memuliakan rakyat kecil serta menciptakan generasi unggul dari semua lapisan masyarakat.
Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan penuh dari Mendagri dalam menyukseskan perencanaan program ini.
Hingga kini, tercatat ada 356 usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah, dan ditargetkan sebanyak 200 titik akan direalisasikan pada tahun 2025.
Namun, ia mengakui masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, khususnya menyangkut penyediaan lahan dan kelengkapan regulasi baik di pusat maupun daerah.
“Kami harapkan setiap lokasi Sekolah Rakyat minimal berdiri di atas lahan seluas 6,38 hektare. Idealnya bahkan bisa lebih dari 7 hektare,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan tiga pesan penting untuk pemerintah daerah, yaitu: segera siapkan lahan dan urus legalitasnya, siapkan tenaga pendidik dan kepala sekolah, serta lakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui camat, kepala desa, dan lurah agar program ini tepat sasaran.
