Manyala.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan sikap tegasnya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2025.
Di hadapan para anggota parlemen, Jumat (15/8), Prabowo melontarkan kritik keras terhadap pola pengelolaan BUMN yang menurutnya tidak masuk akal. Ia menyoroti fakta bahwa sejumlah perusahaan milik negara masih saja merugi, tetapi direksi dan komisaris justru menikmati berbagai fasilitas, termasuk tantiem dengan nilai yang fantastis.
“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tapi menerima tantiem Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo dengan nada tinggi, memancing riuh tepuk tangan dari para anggota dewan yang hadir.
Tantiem dihapus, komisaris dipangkas
Tantiem atau bonus tahunan bagi direksi dan komisaris BUMN, menurut aturan sebelumnya, masih bisa diberikan meski perusahaan mengalami kerugian. Atas dasar itulah, Prabowo memutuskan untuk menghapus klausul tersebut.
Ia menegaskan bahwa hanya BUMN dengan keuntungan riil dan terbukti yang berhak memberi penghargaan kepada manajemen. “Kalau perusahaan rugi, jangan ada bonus. Untung pun harus untung yang nyata, bukan akal-akalan,” tegasnya.
Selain menghapus tantiem, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris di BUMN. Ia menilai susunan komisaris yang terlalu gemuk hanya menambah beban negara. “Setengah dari jumlah komisaris saya kurangi. Paling banyak enam orang, kalau bisa empat atau lima saja,” kata mantan Menteri Pertahanan itu.
Ia bahkan menantang langsung para direksi maupun komisaris yang keberatan atas aturan baru ini untuk mengundurkan diri. “Kalau tidak setuju, silakan berhenti. Banyak anak muda yang siap menggantikan dengan kemampuan yang tidak kalah,” ujarnya.
Potensi hemat Rp 18 triliun
Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, penghapusan tantiem dan pengurangan jumlah komisaris bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 18 triliun.
“Kalau saya tidak salah, nilai penghematan dari kebijakan ini ada di kisaran Rp 17 sampai Rp 18 triliun. Itu angka yang sangat besar untuk efisiensi,” kata Dasco. Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal perbaikan tata kelola BUMN yang sudah lama dikritik karena boros dan tidak efektif.
Wamen jadi “CCTV” BUMN
Tidak berhenti di situ, Prabowo juga membuat gebrakan lain dengan menempatkan 30 wakil menteri sebagai komisaris di berbagai BUMN. Namun, berbeda dengan pola lama, para wamen ini tidak mendapatkan tantiem atau bonus tambahan. Mereka ditugaskan khusus untuk menjadi pengawas yang langsung mewakili pemerintah pusat.
Dasco menggambarkan peran para wakil menteri ini sebagai “CCTV” Prabowo dalam memantau jalannya BUMN yang selama ini sering merugi. “Mereka bukan sekadar komisaris untuk gaya-gayaan, melainkan diperintahkan Presiden untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” jelasnya.
Daftar lengkap wamen-komisaris
Penempatan wamen sebagai komisaris mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi, keuangan, transportasi, hingga pertanian. Beberapa nama yang menonjol antara lain:
- Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
- Helvy Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM, menjadi Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan, menduduki kursi Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
- Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjadi Komisaris PT Citilink Indonesia.
- Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, dipercaya sebagai Komisaris Utama Telkomsel.
Selain itu, sejumlah tokoh lain seperti Fahri Hamzah (Wamen Perumahan), Ahmad Riza Patria (Wamen Desa dan PDT), hingga Arif Havas Oegroseno (Wamen Luar Negeri) juga masuk dalam jajaran komisaris di BUMN besar.
Pesan Prabowo: Indonesia harus berpikir besar
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan untuk mencari sensasi, tetapi sebagai bagian dari upaya serius membenahi keuangan negara. Ia ingin agar BUMN yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi nasional benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan malah menjadi beban.
“Kita harus berpikir besar karena Indonesia adalah bangsa besar. Jangan sampai kita membiarkan uang rakyat digunakan untuk hal yang tidak masuk akal,” pungkasnya.
Dengan langkah berani ini, publik kini menunggu apakah gebrakan Prabowo mampu mengefisienkan BUMN sekaligus meningkatkan kinerjanya. Atau justru akan memicu perlawanan dari kelompok yang selama ini menikmati privilese dari sistem lama.
