Manyala.co – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan langkah reformasi besar-besaran dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu kebijakan yang langsung ia soroti adalah penghapusan bonus atau tantiem bagi para komisaris.
Dalam pandangan Prabowo, praktik pemberian bonus yang tetap berjalan meskipun perusahaan negara mencatat kerugian merupakan kebijakan yang tidak adil. Ia menyebut, kondisi semacam itu hanya menguntungkan segelintir orang namun merugikan rakyat luas.
“Saudara tahu kemarin saya hilangkan apa itu tantiem. Tantiem itu bahasa Belanda, artinya bonus. Kalau perusahaan untung, oke. Tapi kalau rugi kok komisarisnya masih dapat bonus? Enak di lo, tidak enak di rakyat. Itu saya coret!” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Selain menyinggung soal bonus komisaris, Prabowo juga memaparkan capaian konsolidasi aset BUMN yang kini dikelola melalui Danantara. Menurutnya, langkah ini membuat Indonesia memiliki kekuatan finansial global yang semakin diperhitungkan. Ia menyebut nilai aset yang berhasil dikumpulkan mencapai 10 miliar dolar AS.
“Sovereign fund kita sekarang bisa masuk lima besar dunia. Ada Norwegia, China, Abu Dhabi, lalu kita. Tidak main-main ini. Kekayaan kita luar biasa, hanya masalahnya manajemen,” kata Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan profesional.
Prabowo juga menyatakan bahwa penghapusan bonus hanyalah bagian dari strategi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara. Ia menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam menjaga keberlangsungan BUMN sebagai penopang ekonomi nasional.
“Alhamdulillah, kalau ada yang tidak setuju dengan kebijakan ini, silakan keluar. Banyak anak muda yang siap masuk dan bekerja dengan dedikasi,” tegasnya.
Kebijakan ini menandai era baru pengelolaan BUMN di bawah kepemimpinan Prabowo. Dengan fokus pada efisiensi dan keberpihakan terhadap kepentingan publik, pemerintah ingin memastikan setiap aset negara memberi manfaat langsung bagi rakyat, bukan hanya untuk elite tertentu.
