Manyala.co – Legislator Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, mengingatkan pentingnya validasi data secara ketat dalam implementasi program Sekolah Rakyat. Menurutnya, agar program tersebut tepat sasaran, diperlukan pemutakhiran data dan sistem seleksi yang transparan serta akuntabel demi menjangkau keluarga dengan kategori miskin ekstrem.
Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso di Surakarta, Jawa Tengah, Alimudin menyatakan kekagumannya terhadap kesiapan infrastruktur yang sudah dimiliki. Ia secara khusus mengapresiasi kondisi asrama yang dinilai cukup representatif untuk menunjang kegiatan belajar dan tinggal siswa. Namun demikian, ia tak menampik bahwa masih banyak kekurangan mendasar yang harus segera diatasi.
“Saya melihat secara langsung asramanya memang sudah bagus, tapi masih ada hal-hal penting yang perlu dilengkapi, seperti fasilitas komputer yang belum tersedia. Padahal, ini sangat vital untuk menunjang proses belajar mengajar,” ujar Alimudin saat ditemui wartawan, Jumat (18/7/2025).
Politisi yang bernaung di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto ini juga menekankan bahwa validasi data penerima manfaat harus merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya pada keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kuota oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Kalau yang masuk justru berasal dari keluarga yang sebenarnya sudah mapan, maka program ini gagal menjawab tujuan awalnya, yaitu memutus rantai kemiskinan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Alimudin menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR akan terus mendorong Kementerian Sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh titik Sekolah Rakyat. Hal ini dianggap sangat penting mengingat keterbatasan kuota yang tersedia, sementara jumlah keluarga prasejahtera di Indonesia masih sangat besar.
“Kita ingin seleksi dilakukan dengan cara yang sangat ketat dan transparan. Jangan sampai terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan program. Ini bukan program simbolik, tapi harus menjadi solusi nyata bagi mereka yang selama ini tidak tersentuh akses pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alimudin menambahkan bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah menyelesaikan pendidikan. Ia mendorong adanya sistem lanjutan yang bisa menampung aspirasi dan cita-cita mereka, baik melalui jalur akademik maupun dunia kerja.
“Bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, harus ada beasiswa yang difasilitasi. Sementara bagi mereka yang ingin langsung bekerja, harus dibantu untuk mendapatkan akses ke dunia kerja. Kita ingin para lulusan ini menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berkontribusi nyata untuk bangsa,” ucapnya penuh harap.
Dukungan Alimudin terhadap Sekolah Rakyat bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan dengan program temporer. Menurutnya, pendidikan harus menjadi ujung tombak dalam membangun mobilitas sosial vertikal, terutama bagi anak-anak dari latar belakang keluarga miskin ekstrem.
Program Sekolah Rakyat sendiri telah mulai digulirkan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya Kementerian Sosial untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Salah satu fokusnya adalah menyediakan fasilitas terpadu di sentra-sentra sosial milik Kemensos, yang kini dimanfaatkan tidak hanya sebagai tempat rehabilitasi sosial, tetapi juga sebagai pusat pendidikan alternatif.
Salah satu keberhasilan awal dari program ini ditandai dengan kisah inspiratif seperti Arista, seorang siswa yang sempat putus sekolah selama lima tahun namun kini kembali mengejar mimpinya di Sekolah Rakyat. Kisah-kisah seperti ini menjadi harapan sekaligus pengingat bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas bisa menjadi titik balik kehidupan anak-anak dari keluarga rentan.
Namun tantangan ke depan masih banyak. Dari sisi anggaran, sarana prasarana, hingga ketersediaan tenaga pengajar dan dukungan kebijakan lintas sektor, semuanya perlu dikoordinasikan dengan baik agar tujuan jangka panjang program ini bisa benar-benar tercapai.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Sosial telah mengumumkan 100 titik Sekolah Rakyat baru yang siap beroperasi dalam waktu dekat, termasuk di daerah-daerah seperti Palembang, Kendal, dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kapasitas tampung yang disiapkan pun beragam, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Namun realisasi optimal program ini masih sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dan sinergi antarlembaga.
Alimudin berharap, dengan adanya keseriusan dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat bisa menjadi motor perubahan sosial yang berdampak langsung dan jangka panjang bagi masyarakat bawah. “Jangan berhenti hanya di pembangunan fisik, tapi pikirkan juga dampaknya hingga masa depan anak-anak penerima manfaat,” tutupnya.
