Manyala.co – Aksi demonstrasi besar-besaran kembali digelar ribuan pengemudi transportasi daring di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025. Gelombang massa yang disebut berjumlah sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai wilayah ini terdiri atas ojek online, taksi daring, hingga kurir digital yang tergabung dalam berbagai komunitas, termasuk Garda Indonesia. Aksi tersebut bertajuk “Aksi 217”, sesuai dengan tanggal pelaksanaannya.
Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia), menyebutkan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk kegelisahan kolektif para pengemudi terhadap stagnasi tarif jasa dan ketidakjelasan regulasi di sektor transportasi daring. “Kami sudah lama menunggu kebijakan yang memihak kami. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi konkret. Maka, kami menyerukan mogok nasional dan turun langsung ke jalan untuk menyuarakan hak kami,” kata Igun dalam pernyataan sehari sebelum aksi berlangsung.
Dalam menyikapi situasi ini, pihak Grab Indonesia menyampaikan bahwa mereka tidak tinggal diam. Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, menegaskan bahwa perusahaan mendukung penuh upaya pemerintah dalam meninjau ulang struktur tarif transportasi daring. Ia menyebut bahwa pihak Grab aktif menjalin komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Kementerian Perhubungan.
“Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk meninjau kembali struktur biaya jasa transportasi daring. Kami akan terus terlibat aktif dalam koordinasi untuk mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan mitra, kenyamanan pengguna, dan keberlangsungan industri,” ujar Tirza dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa, 22 Juli 2025.
Salah satu sorotan utama dari para pengemudi adalah belum adanya penyesuaian signifikan terhadap tarif jasa dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, biaya hidup dan operasional justru meningkat pesat. Dari kebutuhan bahan bakar, servis kendaraan, hingga harga pokok harian yang makin tinggi, para pengemudi merasa terbebani dan tak memiliki ruang gerak ekonomi yang cukup.
Tirza menyebutkan bahwa Grab sangat memahami dilema ini dan mendorong agar kajian pemerintah atas tarif dilakukan secara menyeluruh dan proporsional. Menurutnya, sebuah ekosistem transportasi daring yang adil harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak: dari mitra pengemudi, konsumen, hingga penyedia platform.
Lebih lanjut, Tirza menyatakan bahwa di tengah persaingan layanan yang makin terbuka, kini tersedia berbagai pilihan platform yang menawarkan skema komisi yang lebih rendah dari 20 persen. Ini menunjukkan bahwa mitra pengemudi memiliki keleluasaan dalam memilih aplikasi yang mereka rasa paling menguntungkan. Namun demikian, ia menilai bahwa usulan untuk menurunkan komisi hingga 10 persen dianggap tidak realistis dalam konteks keberlanjutan sistem.
“Komisi yang kami berlakukan bukan hanya sebagai biaya penggunaan aplikasi. Komponen tersebut juga mencakup operasional, dukungan teknis, pelatihan, dan layanan lainnya yang mendukung produktivitas mitra pengemudi,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi pemerintah, Istana menyatakan akan mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi para pengemudi yang tergabung dalam aksi. Meski belum ada pernyataan resmi terkait langkah konkret yang akan diambil, perwakilan pemerintah memastikan bahwa isu kesejahteraan mitra transportasi daring menjadi perhatian nasional.
Menyikapi potensi dampak dari aksi ini, Igun telah mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sehari-hari, mengingat ribuan pengemudi kemungkinan akan melakukan mogok kerja selama aksi berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah untuk memperjuangkan sistem yang lebih adil bagi para pengemudi di tengah tekanan ekonomi yang makin berat.
Hingga berita ini ditulis, pembahasan terkait tarif jasa transportasi daring masih dalam tahap evaluasi internal di tingkat pemerintah. Grab, sebagai salah satu pemain besar dalam industri ini, menyatakan kesiapan untuk mendukung solusi jangka panjang yang inklusif dan seimbang.
