Manyala.co – Langkah mengejutkan datang dari perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk, Starlink. Sejak pertengahan Juli 2025, Starlink secara tiba-tiba menghentikan pendaftaran pelanggan baru di seluruh wilayah Indonesia. Pengumuman tersebut sontak memicu kekhawatiran, khususnya di daerah-daerah yang tergolong wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang selama ini sangat mengandalkan konektivitas dari layanan satelit orbit rendah ini sebagai sarana utama untuk mengakses internet.
Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada Minggu, 13 Juli 2025, pihak manajemen Starlink menjelaskan bahwa layanan mereka telah mencapai batas kapasitas dan tidak dapat menerima pelanggan tambahan di Indonesia. “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia bagi pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitas telah habis terjual di seluruh Indonesia,” demikian bunyi pengumuman singkat yang dirilis di laman resmi perusahaan.
Namun, sejumlah pihak meragukan klaim tersebut. Salah satunya datang dari Wendy Eko Suswinarko, seorang pakar teknologi informasi dan praktisi digital asal Kabupaten Nabire. Menurutnya, sistem teknologi satelit orbit rendah yang digunakan oleh Starlink bersifat fleksibel dan seharusnya mampu ditingkatkan melalui penambahan jumlah satelit di konstelasi mereka. “Secara teknis, Starlink bisa menyesuaikan kapasitas. Jadi jika dikatakan kapasitas sudah penuh, penjelasan ini kurang bisa diterima secara logika teknis,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Senin sore, 21 Juli 2025.
Wendy menduga, terdapat dinamika bisnis yang turut mempengaruhi keputusan ini. Ia mengindikasikan bahwa tekanan dari pelaku industri telekomunikasi lokal yang merasa terancam dengan keberadaan Starlink bisa menjadi faktor utama. Selama ini, layanan internet lokal bergantung pada infrastruktur fisik yang memerlukan investasi besar, seperti menara BTS, jaringan fiber optik, serta lisensi spektrum. Sementara Starlink hanya butuh antena dan perangkat terminal yang langsung terhubung ke satelit tanpa bergantung pada infrastruktur darat yang kompleks.
Penawaran paket “Residential Lite” milik Starlink yang dibanderol dengan harga Rp479.000 per bulan untuk layanan internet tanpa batas dengan kecepatan hingga 100 Mbps di daerah-daerah terpencil dinilai sebagai pemicu ketegangan. “Paket ini menghantam langsung model bisnis lama ISP. Bagi kami, ini seperti bencana usaha,” ungkap seorang operator layanan internet rumahan di Papua Tengah yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan dan perdebatan sengit di sektor telekomunikasi nasional. Beberapa pengamat menilai, Starlink tengah menjadi korban dari tarik-menarik antara kepentingan bisnis lokal dan tuntutan masyarakat akan akses internet yang cepat, murah, dan dapat diandalkan di pelosok negeri. Akibatnya, ribuan warga di Papua, Kalimantan, Maluku, hingga Sulawesi terancam kehilangan akses utama mereka terhadap dunia luar.
“Di kampung saya tidak ada sinyal seluler, tidak ada kabel internet. Hanya Starlink yang bisa kami pakai untuk sekolah, berdagang, dan menghubungi keluarga,” kata seorang warga dari pedalaman Papua Tengah dengan nada kecewa. Ia menambahkan bahwa banyak warga di desanya yang sudah siap membeli perangkat, namun ditolak saat mencoba mendaftar sebagai pengguna baru.
Bagi pelajar yang mengandalkan pembelajaran daring, pelaku UMKM digital yang menjajakan produk mereka melalui media sosial, maupun petani yang mengakses data pertanian lewat aplikasi digital, Starlink telah menjadi sarana yang menjembatani mereka dengan kemajuan teknologi. Namun kini, jembatan itu tampaknya terganggu oleh kepentingan yang lebih besar.
Sampai saat ini, pihak Starlink Indonesia belum merespons secara terbuka terkait keputusan penghentian pendaftaran tersebut. Beberapa distributor perangkat Starlink juga mengaku belum menerima kepastian kapan pendaftaran akan kembali dibuka. Bahkan, sejumlah reseller mengeluhkan pembatasan distribusi perangkat terminal oleh pihak pusat, yang semakin memperkeruh situasi.
Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam dilema besar. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menjaga keberlangsungan bisnis telekomunikasi nasional yang telah lama berinvestasi di sektor ini. Namun di sisi lain, masyarakat di pelosok negeri terus mendesak akan pemerataan akses internet yang cepat dan terjangkau. Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait posisi mereka atas kebijakan Starlink ini, meskipun isu tersebut sudah menjadi sorotan publik dan mendapat banyak respons dari masyarakat sipil.
Wendy menekankan pentingnya sikap adil dan transparan dari negara dalam menangani situasi ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya berpihak kepada kepentingan publik, bukan hanya industri. “Teknologi seperti Starlink seharusnya menjadi alat pemerataan digital, bukan tumbal dari tarik-menarik kepentingan ekonomi,” tutupnya. Ia menambahkan bahwa tanpa intervensi bijak dari negara, kesenjangan digital justru bisa semakin dalam dan melebar.
Di tengah ketidakpastian ini, warga di pelosok hanya bisa menunggu dan berharap, agar pemerintah segera hadir dengan solusi nyata. Karena bagi mereka, internet bukan sekadar hiburan, melainkan kebutuhan dasar untuk belajar, bekerja, dan bertahan di era digital.
