Manyala – Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintahan ke depan.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan regulasi dan program nasional.
Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyambangi Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Kehadirannya disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang baru Dr. Cheka Virgowansyah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam silaturahmi tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis serta peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.
Selain Wali Kota Makassar, turut didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah.
Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi, pendapatan daerah, hingga koordinasi lintas kementerian, demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan bahwa pertemuannya dengan Ditjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah, merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan.
Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mengunjungi tersebut secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru saja dilantik dan dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Akmal baru dilantik di posisi Ditjen Otda, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Munafri Arifuddin.
Menurut Appi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis terkait penguatan jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menilai, sinergi yang solid sangat dibutuhkan agar program pembangunan dan penguatan kapasitas ASN dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan kerja sama dan perhatian dari pemerintah pusat, agar bisa saling menguatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.
Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.
“Pertemuan ini sangat kami harapkan, menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harpa Appi.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini diharapkan menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Dalam Negeri, guna mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sedangkan, Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, menambahkan, bahwa pertemuan antara Wali Kota Munafri dan Cheka, membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintahan di Kota Makassar.
Menurut Andi Ardi Rahadian, diskusi tersebut menitikberatkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas ASN pemerintahan di Kota Makassar, agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Andi Ardi Rahadian.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ardi, turut dibahas pemanfaatan sistem digital yang mendukung efisiensi birokrasi, khususnya terkait pengelolaan aparatur sipil negara.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital yang memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
“Melalui sistem online e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akuntabel. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kecepatan dan kepastian dalam pengurusan mutasi antar daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.
Dukungan tersebut mencakup pembinaan, fasilitasi kebijakan, hingga penguatan regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan,” katnaya.
“Sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” sambung dia.
Sebelumnya, juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan ngunjungi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, dengan fokus pada penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai dua potensi unggulan Kota Makassar.
