Manyala.co – Situasi keamanan nasional kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kota di Indonesia diguncang kerusuhan dan penjarahan dalam beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara dengan menyampaikan pidato resmi di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tidak sendirian. Ia didampingi para ketua umum partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar koalisi, serta pimpinan lembaga negara. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Najamudin. Turut hadir pula sejumlah elite partai politik seperti Megawati Soekarnoputri, Zulkifli Hasan, Surya Paloh, Bahlil Lahadalia, Edi Baskoro Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari PKS Muhammad Kholid.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ia mengingatkan bahwa kebebasan beraspirasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, termasuk sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik PBB maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Namun, Prabowo memberi peringatan keras terhadap aksi-aksi yang berujung pada kekacauan, penjarahan, maupun perusakan fasilitas umum. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak lagi masuk dalam kategori aspirasi damai, melainkan pelanggaran hukum yang bisa mengarah pada makar hingga terorisme. Presiden pun menginstruksikan Kepolisian RI bersama TNI agar tidak ragu bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung adanya langkah koreksi dari pimpinan partai politik dan DPR. Ia menyebutkan, mulai 1 September 2025, beberapa kebijakan DPR akan dicabut. Kebijakan itu antara lain terkait besaran tunjangan anggota dewan serta moratorium perjalanan dinas ke luar negeri. Bahkan, Prabowo menyampaikan bahwa beberapa anggota DPR yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru telah dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing.
Selain menyampaikan arah kebijakan, Presiden juga menekankan pentingnya dialog. Ia mendorong DPR agar segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa guna menyerap aspirasi secara langsung. Pemerintah, kata Prabowo, berkomitmen mendengar kritik, menerima masukan, dan melakukan perbaikan di berbagai lini.
Prabowo juga meminta masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan kelompok yang tertinggal. Menurutnya, aksi anarkis hanya akan merugikan rakyat sendiri karena fasilitas umum yang rusak dibangun menggunakan uang negara.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan ancaman adanya pihak-pihak yang ingin mengacaukan stabilitas nasional. Ia menyinggung kemungkinan campur tangan kelompok yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang sejahtera. Karena itu, Prabowo menyerukan agar rakyat tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan.
Mengakhiri pernyataannya, Prabowo kembali mengangkat semangat gotong royong yang diwariskan leluhur bangsa. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara. “Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan,” demikian salah satu penegasan yang disampaikan Presiden dalam pidatonya.
Pertemuan di Istana Negara itu menjadi momentum penting di tengah gejolak yang melanda. Kehadiran para tokoh politik lintas partai menunjukkan adanya kesepahaman bersama untuk menjaga ketertiban sekaligus memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan negara. Dengan sikap tegas yang ditunjukkan, pemerintah berharap stabilitas nasional segera pulih dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara semakin kuat.
