Manayala.co – Ibu Kota kembali diprediksi akan menjadi pusat konsentrasi massa pada Selasa, 2 September 2025. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai lanjutan dari gelombang perlawanan bertajuk ‘Indonesia (C)emas’.
Kepastian ini muncul setelah pernyataan tegas dari Koordinator BEM SI, Muzammil Ihsan, yang menyatakan bahwa meski ada dinamika internal, barisan mahasiswa tidak akan membatalkan pergerakan. Ia menegaskan, aksi hanya diundur sehari dari rencana sebelumnya. “Kita tidak turun hari ini, tapi Selasa (2 September 2025),” ujarnya dalam keterangan yang beredar.
Sebelumnya, BEM SI Kerakyatan memutuskan membatalkan rencana aksi pada 1 September dengan alasan keamanan. Koordinator Pusat Muhammad Ikram menilai kondisi lapangan pada hari tersebut terlalu rawan. Namun, keputusan itu tidak berpengaruh terhadap konsolidasi aliansi nasional yang lebih besar.
Gelombang demonstrasi ini digadang menjadi lanjutan dari aksi masif 28 Juli 2025, ketika ribuan mahasiswa dari berbagai daerah berhasil menutup sejumlah ruas jalan utama di Jakarta. Mereka kala itu membawa 11 tuntutan fundamental yang ditujukan kepada pemerintah, parlemen, dan seluruh pemangku kebijakan. Kini, tuntutan serupa akan kembali digaungkan dengan semangat yang disebut mahasiswa sebagai jilid kedua dari gerakan moral bangsa.
Menurut pantauan, gerakan yang diberi nama resmi “Indonesia (C)emas Jilid II” ini bukan sekadar protes, melainkan penegasan sikap mahasiswa terhadap berbagai persoalan strategis yang menyangkut masa depan negara. Mulai dari isu demokrasi, lingkungan, ekonomi, militerisasi, hingga ancaman korupsi, semua dirangkum dalam 11 poin desakan.
Berikut adalah 11 tuntutan resmi yang dibawa mahasiswa:
- Menolak segala bentuk politisasi sejarah maupun pengaburan fakta yang hanya berpihak pada kepentingan elite.
- Mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam rancangan undang-undang dengan melibatkan partisipasi publik yang substansial.
- Meminta keterbukaan penuh dalam setiap perjanjian bilateral agar tidak merugikan kedaulatan ekonomi nasional.
- Menuntut audit menyeluruh terhadap izin pertambangan serta penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.
- Menolak rencana pembangunan lima batalion baru di Aceh dan menuntut transparansi jumlah pasukan organik sesuai MoU Helsinki.
- Menentang keras pendirian pengadilan militer di kawasan kampus, termasuk rencana di Universitas Riau.
- Meminta pencabutan Undang-Undang TNI sekaligus penghentian praktik intimidasi aparat terhadap masyarakat sipil.
- Menuntut pembebasan tanpa syarat bagi mahasiswa yang dikriminalisasi karena menyuarakan pendapat.
- Menolak segala bentuk promosi LGBT dan mendesak lahirnya regulasi yang sejalan dengan nilai agama serta budaya bangsa.
- Menolak praktik dwifungsi sipil-militer yang dikhawatirkan merusak profesionalitas birokrasi negara.
- Mendesak pengesahan segera RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penting pemberantasan korupsi.
Jika dibandingkan dengan gelombang sebelumnya, agenda kali ini dinilai lebih krusial mengingat situasi politik dan sosial semakin memanas. Mahasiswa ingin memastikan suara mereka tidak hanya terdengar, tetapi juga direspons secara konkret oleh pemangku kekuasaan.
Di sisi lain, aparat keamanan diperkirakan akan meningkatkan kewaspadaan demi mengantisipasi kemungkinan benturan di lapangan. Mengingat pengalaman pada Juli lalu, ketika sebagian aksi berujung ricuh, pemerintah menegaskan akan memberi ruang demokrasi, tetapi tetap mengutamakan stabilitas.
Dengan demikian, aksi pada 2 September 2025 menjadi babak baru dalam gerakan mahasiswa yang menamakan diri sebagai garda moral bangsa. Mereka berkomitmen untuk terus turun ke jalan selama tuntutan tidak dipenuhi, dengan membawa pesan bahwa keresahan rakyat tidak bisa lagi diabaikan.
