Manyala.co – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan bakal kembali turun ke jalan dengan aksi bertajuk “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II”. Unjuk rasa yang semula direncanakan berlangsung pada Jumat (29/8/2025) diundur ke awal September, meski kepastian tanggal dan lokasi masih dimusyawarahkan.
Koordinator Forum Perempuan BEM SI wilayah BSJB (BEM se-Jabodetabek dan Banten), Fatin Humairo’, menjelaskan aksi lanjutan ini digelar karena pemerintah dianggap belum menindaklanjuti 11 poin tuntutan mahasiswa pada aksi sebelumnya. “Wamensesneg memang sempat turun menemui massa aksi dan menerima bundel tuntutan. Namun hingga kini belum ada langkah nyata dari pemerintah,” ujar Fatin, Kamis (28/8/2025).
Sebelumnya, BEM SI bersama sejumlah aliansi mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025). Aksi yang berlangsung hingga malam itu diwarnai kehadiran Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa dan menegaskan bahwa pemerintah akan mengkaji setiap aspirasi yang disampaikan.
Namun, kekecewaan mahasiswa muncul karena setelah sebulan berjalan, tidak ada progres signifikan. “Sikap tidak acuh pemerintah inilah yang membuat kami merasa perlu kembali turun ke jalan. Apalagi isu-isu baru terus bermunculan dan butuh sikap tegas dari negara,” tegas Fatin.
Adapun 11 poin tuntutan BEM SI dalam aksi “Indonesia (C)emas 2025” meliputi:
- Penolakan politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
- Peninjauan ulang sejumlah pasal bermasalah dalam RUU, penundaan pengesahan, serta pelibatan publik yang lebih luas.
- Transparansi pemerintah dalam perjanjian bilateral agar kepentingan ekonomi nasional terlindungi.
- Audit menyeluruh izin pertambangan, penegakan hukum terhadap penambangan ilegal, serta alokasi keuntungan yang adil bagi masyarakat terdampak.
- Pembatalan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan pembukaan data jumlah tentara sesuai MoU Helsinki.
- Pembatalan pembangunan pengadilan militer di Universitas Riau maupun kampus lain.
- Pencabutan UU TNI serta penghentian intimidasi terhadap sipil.
- Transparansi proses hukum dan kebebasan bagi mahasiswa yang masih berstatus tersangka.
- Penolakan segala bentuk aktivitas yang mempromosikan LGBT, serta desakan regulasi dan sanksi hukum yang sesuai dengan nilai agama dan budaya bangsa.
- Penolakan praktik rangkap jabatan sipil-militer maupun struktural lainnya yang mengancam profesionalisme birokrasi.
- Mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Meski jadwal pasti masih dirahasiakan, gelombang unjuk rasa mahasiswa ini diperkirakan akan kembali menyedot perhatian publik. BEM SI menegaskan aksi akan digelar dengan damai, tetapi tetap menuntut pertanggungjawaban nyata dari pemerintah atas aspirasi mahasiswa.
