DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna, DPR dan Pemerintah Capai Kesepakatan.
RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna, DPR dan Pemerintah Capai Kesepakatan.

Jakarta, Manyala.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke pembicaraan tingkat dua. RUU tersebut selanjutnya akan dijadwalkan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Dasco.

Pertanyaan tersebut langsung mendapat persetujuan dari anggota DPR yang hadir. “Setuju,” seru anggota DPR.

Dasco kemudian menyampaikan bahwa perwakilan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah diminta menandatangani naskah RUU Perampasan Aset sebagai bentuk penegasan persetujuan.

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Relawan, Jamin Pendidikan Anak hingga Jenjang Tertinggi

“Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset,” kata Dasco.

10 Poin Utama dalam RUU Perampasan Aset

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, terdapat 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Substansi pengaturannya mencakup jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, hingga pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Ruang lingkup tindak pidana dalam RUU tersebut mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari penipuan hingga perdagangan. Selain itu, RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset, perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset.

Berikut 10 poin utama yang menjadi pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum

Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Jabatan Wapres Kosong

Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana

Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. Penegasan ancaman pidana

Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Appi Paparkan Inovasi Lontara+ di I-SIM 2026, Integrasikan Lebih dari 300 Layanan Publik

4. Pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset

Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan terhadap pihak ketiga

Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. Pengembalian aset kepada korban

Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana

Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. Pengawasan mekanisme perampasan aset

Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan

Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan disepakatinya kelanjutan pembahasan ke pembicaraan tingkat dua, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu penjadwalan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Sumber: Kompas

Berita Terbaru

Berita Terpopuler

01

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

02

Pemkot Makassar Raih Terbaik II Anugerah Media Humas 2026, Unggul di Tingkat Nasional

03

Makassar Borong 3 Penghargaan Nasional di Sektor Kesehatan, Bukti Kualitas Pelayanan Meningkat

04

Tingkatkan Kompetensi Guru, KKG PJOK Kecamatan Tallo Gelar Pelatihan Pembelajaran Berbasis Digital

05

Danantara dan Telkom Resmi Perkenalkan Padisera, Marketplace Nasional untuk UMKM

06

Pemkot Makassar Siapkan Anggaran 2027, Program Prioritas dan Kesejahteraan Warga Jadi Fokus

07

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla, 104 Perusahaan Diselidiki

08

Prabowo Serukan ASEAN Bersatu dan Solid, Dorong Pengaruh Lebih Besar di Dunia

Website Resmi Pemerintah Kota Makassar
HUT Kabupaten Enrekang Ke-66
Manyala.co

Olahraga

Tingkatkan Kompetensi Guru, KKG PJOK Kecamatan Tallo Gelar Pelatihan Pembelajaran Berbasis Digital

Utus 10 Atlet ke Porprov Sulsel 2026, PBFI Kota Makassar Target Juara Umum Cabor Binaraga dan Fitnes

Prabowo Tepati Janji, Bonus Atlet Peraih Emas Asian Games Tembus Rp3 Miliar

Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Taklukkan Thailand Lewat Drama Adu Penalti

Rahmat Erwin Abdullah Ukir Sejarah di Asian Games 2026, Emas dan 2 Rekor Dunia

Pelatihan Deep Learning Digelar 2 Hari, Guru PJOK Tallo Siap Mulia­kan Pendidikan dan Cetak Atlet dari SD

Beasiswa Madinah: Bosowa Peduli Dukung Pendidikan 4 Mahasiswa Makassar di Arab Saudi

Tim Indonesia Resmi Dikukuhkan Hadapi Asian Games Aichi-Nagoya 2026

Tingkatkan Keterampilan Pemain Usia Dini, UNM Gelar Pengabdian “Bentuk Latihan Teknik Dasar Sepakbola bagi Siswa SSB Persigowa”

Resmi! Spanyol Juara Piala Dunia 2026 Usai Bungkam Argentina, Ferran Torres Cetak Gol Bersejarah

Dramatis! Inggris Hancurkan Prancis 6-4, Bukayo Saka Hattrick dan The Three Lions Rebut Peringkat 3 Piala Dunia 2026

Final Ideal Piala Dunia 2026! Spanyol vs Argentina Jadi Duel Penentu Rekor Rivalitas Bersejarah

Argentina Bungkam Inggris 2-1, Tantang Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Perang Nike vs Adidas di Semifinal Piala Dunia 2026: Adu Prestise Dua Raksasa Apparel Dunia

Spanyol Hajar Prancis 2-0, La Roja Lolos ke Final untuk Kedua Kalinya dalam Sejarah

Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026 Resmi: Prancis vs Spanyol dan Inggris vs Argentina, Catat Jam Tayangnya

Argentina Menggila di Extra Time, Singkirkan Swiss 3-1 dan Tantang Inggris di Semifinal

Bellingham Bawa Inggris Unggul 2-1 atas Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026

Atlet Bulutangkis Putri Kecamatan Tallo Raih Juara I O2SN Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

KKG PJOK Tallo Gelar Pelatihan Ekstrakurikuler Olahraga di Tingkat SD

Kolom

× Advertisement
× Advertisement