Jakarta, Manyala.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke pembicaraan tingkat dua. RUU tersebut selanjutnya akan dijadwalkan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.
Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Dasco.
Pertanyaan tersebut langsung mendapat persetujuan dari anggota DPR yang hadir. “Setuju,” seru anggota DPR.
Dasco kemudian menyampaikan bahwa perwakilan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah diminta menandatangani naskah RUU Perampasan Aset sebagai bentuk penegasan persetujuan.
“Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset,” kata Dasco.
10 Poin Utama dalam RUU Perampasan Aset
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, terdapat 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Substansi pengaturannya mencakup jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, hingga pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ruang lingkup tindak pidana dalam RUU tersebut mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari penipuan hingga perdagangan. Selain itu, RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset, perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset.
Berikut 10 poin utama yang menjadi pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum
Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana
Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan ancaman pidana
Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset
Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan terhadap pihak ketiga
Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Pengembalian aset kepada korban
Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana
Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan mekanisme perampasan aset
Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan
Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan disepakatinya kelanjutan pembahasan ke pembicaraan tingkat dua, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu penjadwalan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.
Sumber: Kompas
































