Makassar, Manyala.co — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai merumuskan arah penggunaan anggaran daerah tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efektivitas belanja dan keberlanjutan pembangunan.
Melalui pembahasan KUA-PPAS, kedua pihak berupaya memastikan setiap alokasi dana pemerintah benar-benar mendukung program prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan pembahasan itu ditandai dengan penandatanganan KUA-PPAS 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.
Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum ditindaklanjuti Pemerintah Kota Makassar.
“Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi ulang, Senin (16/11/2026).
Dalam rekomendasinya, Banggar menyimpulkan bahwa secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
Keselarasan tersebut dinilai menjadi landasan penting untuk memastikan kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, dalam pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Banggar memberikan sejumlah catatan, terutama menyangkut efektivitas penyusunan belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas masing-masing perangkat daerah.
“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” katanya.
Menurutnya, koordinasi tersebut mendukung validasi dan akurasi data sehingga proses pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Banggar mengingatkan agar penyesuaian belanja yang dilakukan TAPD tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus terukur dan didasarkan pada kebutuhan faktual di lapangan.
Hal itu diperlukan agar program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 serta RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap dapat terlaksana secara optimal.
Banggar juga mencatat sejumlah perangkat daerah masih membutuhkan dukungan tambahan anggaran maupun penambahan kegiatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
“Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027,” demikian disampaikan politisi Demokrat tersebut.
Mewakili Banggar, Ray menegaskan penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya melalui program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Penambahan anggaran bagi perangkat daerah juga dinilai perlu dipertimbangkan secara memadai dengan tetap memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.
Selain itu, Banggar memberikan perhatian terhadap sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.
Hasil pembahasan secara terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya akan disampaikan sebagai bahan tindak lanjut sekaligus penyempurnaan dokumen anggaran.
Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk kemudian diserahkan kepada Wali Kota Makassar.
Rekomendasi itu selanjutnya menjadi acuan bagi TAPD bersama seluruh perangkat daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran.
“Sehingga kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
































