Jakarta, Manyala.co — Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Inovasi layanan digital Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) berhasil mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I kategori kota pada SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian kegiatan SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Saat dimintai tanggapan, Appi menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi mengembangkan Lontara+ hingga berhasil melewati tahapan penilaian dan meraih posisi terbaik pertama di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Appi, Kamis (19/11/2026).
Capaian tersebut menempatkan Makassar sebagai yang terbaik di antara pemerintah daerah kategori kota lainnya. Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan nasional atas keberhasilan pemerintah kota menghadirkan inovasi digital yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Appi, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas keberhasilan menghadirkan aplikasi digital, melainkan bukti bahwa transformasi digital mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
Ia menegaskan, capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin mudah, cepat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Aplikasi Lontara+ mulai dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 sebagai jawaban atas berbagai tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan,” jelasnya.
Appi menjelaskan, pengembangan Lontara+ dilatarbelakangi kondisi layanan digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya tersebar dalam sekitar 300 aplikasi berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan integrasi data dan pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan optimal.
Selain persoalan integrasi, pemerintah kota juga menghadapi tantangan dalam mempercepat pelayanan administrasi, menindaklanjuti pengaduan warga, memperluas akses layanan, hingga menangani berbagai persoalan perkotaan, seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ dirancang sebagai pintu masuk layanan pemerintahan. Melalui satu aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa Lontara+ tidak hanya berfungsi mengintegrasikan berbagai layanan. Platform ini juga menjadi instrumen untuk mempercepat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.
Transformasi tersebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data yang dipaparkan, Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
“Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen,” katanya.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Lontara+ tidak hanya menjadi sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mengawal proses penyelesaiannya.
Pada 2026, sejumlah fitur layanan strategis telah diluncurkan secara bertahap. Fitur tersebut mencakup layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dukcapil.
Selain itu, integrasi layanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), turut menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital tersebut.
Appi menyebutkan, pengembangan fitur dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap layanan dapat berjalan stabil dan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Di balik pengembangan teknologi tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, serta masyarakat.
“Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tujuh program strategis Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan transformasi digital berjalan secara terarah dan terukur.
Dengan demikian, Lontara+ tidak sekadar menjadi aplikasi pelayanan, tetapi juga instrumen perubahan tata kelola pemerintahan agar semakin terhubung, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Appi menilai, prestasi di tingkat nasional ini semakin memperkuat rekam jejak Kota Makassar dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Appi.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil menembus lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Penilaian tersebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri. (*)
































