Manyala.co – Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Salah satu rumah yang digeledah diduga digunakan sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penggeledahan telah berlangsung sejak Kamis (19/11/2026) malam. Tim penyidik menyasar enam lokasi, yakni lima rumah yang berkaitan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin di wilayah Bogor serta satu lokasi di Curug, Tangerang.
“Sejak Kamis malam, Tim Penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait TP (tindak pidana) makar di lima lokasi rumah terkait BJP (Brigjen Pol) TK dan KBP (Kombes Pol) IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang,” kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Salah satu rumah yang menjadi sasaran penggeledahan berada di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Rumah tersebut terindikasi digunakan sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin.
Pantauan di lokasi pada Jumat (20/11), rumah bercat putih itu berada dalam kawasan yang memiliki sejumlah bangunan, termasuk kafe dan rumah makan. Lokasinya sekitar 300 meter dari Jalan Raya Tegar Beriman, salah satu kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.
Bangunan tersebut berdiri di atas lahan yang cukup luas dengan pepohonan di sekitar halaman. Di kawasan yang sama terlihat area parkir dan garasi dengan sejumlah kendaraan. Sebuah mobil SUV berwarna putih juga terparkir di halaman rumah.
Saat penggeledahan berlangsung, rumah tersebut telah dipasangi garis polisi. Dari pintu utama yang terbuka, terlihat sebuah lukisan Prabu Siliwangi terpajang di bagian dalam rumah.
Susatyo membenarkan adanya indikasi penggunaan rumah tersebut sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin.
“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM,” ujarnya.
Penyidik Sita Dokumen, Spanduk, dan Perangkat Elektronik
Dalam penggeledahan di Cibinong, penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen serta spanduk yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Barang-barang tersebut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
“Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya, yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan,” kata Susatyo.
Ia menjelaskan, dugaan makar yang sedang diselidiki berkaitan dengan niat melakukan serangan, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk melalui ruang siber.
“Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” tambahnya.
Selain dokumen dan spanduk, penyidik juga mengamankan sejumlah perangkat elektronik dari lokasi penggeledahan lainnya. Penyidik turut mendalami informasi yang beredar di media sosial dan mencocokkannya dengan dokumen serta barang bukti yang telah diperoleh.
“Jadi sebagaimana yang beredar ya di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” ungkap Susatyo.
Menurut dia, penyidik telah mengidentifikasi sekitar empat posko yang diduga berkaitan dengan rangkaian aktivitas dalam perkara tersebut. Sejumlah lokasi penggeledahan di Kabupaten Bogor berada di kawasan Sentul, Cibinong, dan sekitar Pakansari.
Susatyo menegaskan, pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara, termasuk mendalami dugaan permufakatan dan rangkaian perbuatan pihak-pihak yang terkait.
“Kami terus melakukan pengumpulan alat bukti terkait dengan tindak pidana makar,” ujarnya.
Rumah di Cipete Juga Pernah Digeledah
Selain di Bogor, penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri sebelumnya menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi Santoso.
Penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara (TKP) tersebut dilakukan pada Selasa (17/11/2026) malam.
“Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga tengah menyusun konstruksi hukum untuk memastikan apakah rangkaian peristiwa yang ditemukan telah memenuhi unsur tindak pidana makar.
Susatyo mengatakan, gelar perkara dilakukan dengan mencermati seluruh fakta dan temuan, termasuk meminta keterangan saksi ahli. Selanjutnya, hasil penanganan perkara akan dibahas melalui ekspose bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.
Koordinasi dengan pihak kejaksaan, menurut Susatyo, telah dilakukan sejak laporan polisi diterbitkan.
“Karena sejak LP terbit sudah kami kirimkan SPDP. Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan juga menangani. Sehingga dari awal perkara ini akan terus berkoordinasi juga agar semua menjadi terang benderang,” tuturnya.
Penyidik menggunakan ketentuan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP dalam mendalami perkara tersebut.
Kasus Berawal dari Dugaan Penyadapan Presiden
Penyidikan dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Dalam perkara penyadapan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November 2026. Dalam sidang tersebut, majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Adapun perkara dugaan makar saat ini telah memasuki tahap penyidikan. Meski demikian, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut, termasuk terhadap pihak-pihak yang rumahnya menjadi sasaran penggeledahan.
Sumber:Detiknews
































