Makassar, Manyala.co – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan memulangkan siswa SMA dan SMK lebih awal pada Senin (20/10/2025) guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan akibat demonstrasi yang diperkirakan terjadi di sejumlah titik Kota Makassar.
Kebijakan tersebut diambil setelah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menyampaikan peringatan mengenai kemungkinan meningkatnya aktivitas unjuk rasa pada peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan bahwa keputusan mempercepat jam pulang dilakukan atas kesepakatan bersama seluruh kepala sekolah di wilayah Makassar. Para siswa diimbau melanjutkan kegiatan belajar secara daring dari rumah.
“Ada pesan dari teman di Polda bahwa pembelajaran dilanjutkan di rumah secara online untuk menghindari potensi kerumunan setelah jam pulang. Karena itu, para kepala sekolah di Makassar sepakat mempercepat waktu pulang,” kata Iqbal Nadjamuddin, Senin pagi.
Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung dalam dua sesi, yaitu tatap muka hingga sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran daring. Biasanya, jam pulang siswa di Makassar berlangsung antara pukul 15.00 hingga 16.00.
Berdasarkan pantauan lapangan pada pukul 09.00 WITA, kondisi lalu lintas di beberapa ruas utama Makassar terpantau lancar. Kawasan di sekitar Kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo belum menunjukkan peningkatan pengamanan khusus. Lalu lintas di Jalan AP Pettarani juga terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda dua.
Konteks Politik dan Keamanan
Kebijakan antisipatif ini dilakukan bersamaan dengan meningkatnya aktivitas politik dan sosial dalam memperingati satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Beberapa kelompok masyarakat disebut berencana menggelar demonstrasi sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintahan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah, menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran diwarnai dinamika internal dan tekanan publik. Ia menyebut kepemimpinan keduanya menghadapi tantangan besar, termasuk isu politik dinasti dan penyesuaian arah kebijakan.
“Kritikus mempertanyakan independensi kebijakan Gibran dan menuding adanya pengaruh politik dinasti,” kata Hasrullah.
Menurutnya, Prabowo dan Gibran telah menunjukkan kekompakan melalui program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), meski pemerintahan mereka tetap menghadapi ketegangan di level antarlembaga, termasuk hubungan antara presiden dan Kapolri.
Reshuffle Kabinet
Selama satu tahun terakhir, Presiden Prabowo telah tiga kali melakukan reshuffle kabinet. Pergantian pertama terjadi pada posisi Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, dari Satryo Brodjonegoro ke Brian Yuliarto.
Gelombang berikutnya mencakup pencopotan lima menteri, termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Posisi Menkeu kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
“Langkah reshuffle ini menunjukkan komitmen presiden menindak tegas kinerja lambat dan konflik kepentingan demi efisiensi pemerintahan,” ujar Hasrullah.
Dalam reshuffle terakhir, Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam, Erick Thohir sebagai Menpora, serta sejumlah wakil menteri baru di bidang ketenagakerjaan, kehutanan, dan koperasi.
Kebijakan percepatan jam pulang sekolah di Makassar dinilai menjadi langkah preventif pemerintah daerah menjaga situasi tetap kondusif di tengah meningkatnya aktivitas politik nasional.
