Manyala.co – Badan Pengaturan BUMN melalui anak usahanya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), akan mengirim tim ke China untuk membahas restrukturisasi utang proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Pembahasan akan mencakup jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, serta denominasi mata uang yang digunakan dalam skema pembayaran.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan delegasi tersebut akan berangkat bersama unsur pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kami akan berangkat lagi ke China untuk menegosiasikan mengenai term pinjaman, berkaitan dengan jangka waktu, suku bunga, dan mata uang yang akan digunakan,” ujar Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10), dikutip dari YouTube Kompas TV. “Kita sudah diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita negosiasikan. Hubungan dengan China juga bagus, komunikasi baik.”
Namun, Dony tidak menjelaskan jadwal pasti keberangkatan maupun tenggat penyelesaian negosiasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembahasan dilakukan dalam kerangka korporasi dan mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia.
Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek tersebut, Dony menyebut belum ada keputusan final. “Kami akan mencari opsi terbaik yang belum tentu menggunakan APBN. Danantara akan mengikuti arahan pemerintah,” ujarnya.
Dony menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan keberlanjutan operasi kereta cepat yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menyebut, rata-rata 30.000 penumpang menggunakan layanan Whoosh setiap hari. “Yang paling penting masyarakat tahu bahwa secara operasional KCIC sudah positif, jadi tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Proyek KCJB merupakan hasil kerja sama antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan perusahaan asal Tiongkok melalui skema Business to Business (B2B). Total investasi proyek mencapai US$7,27 miliar atau sekitar Rp120,38 triliun, di mana 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga tetap 2 persen per tahun selama 40 tahun pertama.
Namun, pada masa pembangunan terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar, yang kemudian ditutupi melalui tambahan pinjaman dengan bunga lebih tinggi, sekitar 3 persen. Dari jumlah tersebut, separuh dibiayai melalui tambahan pinjaman CDB, sementara sisanya berasal dari suntikan modal BUMN Indonesia dan mitra Tiongkok.
Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Haryanto, sebelumnya menjelaskan bahwa total tambahan pinjaman mencapai US$542,7 juta, terdiri dari US$325,6 juta dalam denominasi dolar AS dengan bunga 3,2 persen, dan US$217 juta dalam yuan Tiongkok (RMB) dengan bunga 3,1 persen. “Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun,” kata Didiek.
Menurutnya, pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi bagian pembiayaan cost overrun konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen sisanya dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat tidak akan dibebankan langsung kepada APBN, kecuali untuk porsi modal yang menjadi bagian tanggung jawab konsorsium BUMN. Hingga Kamis malam, belum ada konfirmasi resmi dari Danantara maupun Kementerian Koordinator Infrastruktur terkait detail agenda negosiasi di Beijing.
Proyek KCJB atau Whoosh, yang diresmikan pada Oktober 2023, menjadi simbol kerja sama strategis Indonesia–Tiongkok di bidang infrastruktur dan teknologi transportasi cepat. Namun, beban finansial proyek masih menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlanjutan jangka panjangnya.
