Manyala.co – Dalam peringatan 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi global itu kembali menghadapi sorotan publik terkait rekam jejak panjang berbagai kontroversi dan skandal yang mengguncang kredibilitasnya sejak dibentuk pada 24 Oktober 1945.
PBB yang didirikan oleh 51 negara anggota setelah berakhirnya Perang Dunia II, memiliki empat tujuan utama: menjaga perdamaian dunia, mempererat hubungan antarnegara, meningkatkan taraf hidup dan hak asasi manusia, serta menjadi pusat koordinasi antarbangsa. Namun, di balik mandat besarnya, berbagai kasus pelanggaran dan kegagalan institusional menodai reputasinya di mata dunia.
1. Korupsi Program Minyak-untuk-Pangan (Oil-for-Food)
Program yang berjalan pada 1995–2003 di Irak, bertujuan meringankan penderitaan rakyat di tengah sanksi ekonomi. Namun, audit internal menemukan sekitar USD 1,8 miliar diselewengkan melalui suap dan manipulasi kontrak, melibatkan pejabat PBB dan mitra eksternal.
2. Wabah Kolera di Haiti (2010)
Pasukan penjaga perdamaian PBB secara tidak sengaja membawa bakteri kolera yang memicu epidemi, menewaskan lebih dari 10.000 orang. PBB sempat menolak tanggung jawab selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mengakui keterlibatannya, meski kompensasi kepada korban dinilai belum memadai.
3. Kegagalan Mencegah Genosida Rwanda (1994)
Sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi, tewas dalam genosida yang gagal dicegah oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Laporan internal menyebut kelalaian komunikasi dan lemahnya mandat misi di lapangan sebagai penyebab utama.
4. Tragedi Srebrenica (1995)
Lebih dari 8.000 Muslim Bosnia dibantai di wilayah yang telah dinyatakan “zona aman” oleh PBB. Pasukan penjaga perdamaian asal Belanda (Dutchbat) gagal mencegah pembunuhan massal, yang kemudian diakui sebagai salah satu kegagalan terburuk PBB di Eropa.
5. Pelanggaran Pasukan Penjaga Perdamaian di Kongo
Laporan sejak awal 2000-an menuduh anggota pasukan PBB melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap warga sipil di Republik Demokratik Kongo. Beberapa kasus bahkan melibatkan permintaan bantuan dengan imbalan hubungan seksual.
6. Intimidasi terhadap Pelapor Internal
Sejumlah pegawai PBB yang melaporkan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dilaporkan menghadapi intimidasi, penurunan jabatan, hingga pemecatan. Budaya ini menimbulkan iklim ketakutan dan menghambat transparansi institusi.
7. Penanganan Perang Saudara Sri Lanka (1983–2009)
PBB dikritik karena gagal mencegah kejahatan perang yang menewaskan puluhan ribu warga sipil. Laporan internal menyebut organisasi terlalu lamban dalam menuntut akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab.
8. Krisis Kemanusiaan Rohingya (2017–kini)
Respons PBB terhadap pembersihan etnis Rohingya di Myanmar dianggap tidak efektif. Lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh, sementara Dewan Keamanan gagal mencapai konsensus tindakan tegas akibat perbedaan politik antaranggota tetap.
9. Kegagalan Misi di Sudan Selatan
Meski memiliki mandat melindungi warga sipil, misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan tidak mampu mencegah kekerasan besar pada 2016. Investigasi internal menemukan kelemahan koordinasi dan kepemimpinan di lapangan.
10. Penyalahgunaan Hak Veto Dewan Keamanan
Hak veto negara tetap termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan China kerap memblokir resolusi penting terkait krisis global seperti konflik Gaza dan Suriah. Penggunaan veto ini dianggap melumpuhkan fungsi Dewan Keamanan sebagai penegak perdamaian dunia.
Pesan Guterres di Peringatan 80 Tahun PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya menyerukan pembaruan semangat kolektif menghadapi ancaman global.
“Selama delapan puluh tahun, kita telah bekerja untuk perdamaian, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, serta memajukan hak asasi manusia. Kini kita harus bersatu menghadapi konflik, kekacauan iklim, dan tantangan teknologi,” ujar Guterres.
Guterres menutup dengan ajakan untuk memperkuat kerja sama multilateral. “Pada Hari PBB ini, mari kita bersatu dan penuhi janji luar biasa Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.
